Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai membahas format kerja sama politik ke depan. Selain perkuat komunikasi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kedua partai ikut membicarakan rencana pembahasan RUU Pemilu.
Pertemuan tersebut berlangsung saat jajaran pengurus DPP PKS menyambangi DPP Partai Golkar. Pertemuan dipimpin Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.
PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan, sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,”
kata Bahlil, dalam keterangannya, Rabu, 16 September 2026.
Bahlil menjelaskan PKS punya posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut keberadaan PKS juga mendapat penghargaan dari Presiden Prabowo.
Sementara, Al Muzammil menyampaikan keputusan PKS berada dalam pemerintahan bukan tanpa alasan. Menurutnya, sikap Prabowo yang dinilai akomodatif terhadap persoalan umat jadi salah satu pertimbangan partainya.
Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat,”
jelas Al Muzammil.
Ia mengatakan keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran juga jadi tanggung jawab partai-partai yang berada di dalam koalisi. Karena itu, PKS membuka ruang kerja sama lebih luas dengan Golkar.
Jadi, bagi kami kesuksesan Presiden Prabowo juga jadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,”
katanya.
Al Muzammil menyebut pertemuan dengan Golkar jadi bagian dari upaya perkuat komunikasi dan kolaborasi politik. Ia menilai ada kedekatan personal sekaligus kesamaan pandangan yang dapat menjadi dasar kerja sama kedua partai.
PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,”
ujarnya.
Kerja sama itu tidak hanya diarahkan untuk mendukung pemerintahan. Golkar juga menawarkan kolaborasi di sejumlah isu mulai dari pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM hingga sektor energi nasional.
Di luar agenda itu, Golkar dan PKS juga bahas rencana pembahasan RUU Pemilu. Isu ini jadi salah satu poin penting karena perubahan aturan pemilu akan menentukan desain kompetisi politik ke depan.
Bahlil mengatakan pembahasan RUU Pemilu perlu menghasilkan sistem yang tetap merepresentasikan suara rakyat, tetapi sekaligus mendorong hadirnya wakil rakyat yang berkualitas.
Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,”
kata Bahlil.
Pertemuan Golkar dan PKS tidak berhenti pada komunikasi antarpimpinan. Kedua partai menunjuk Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid untuk merumuskan lebih detail format kerja sama ke depan.
