Muncul dorongan agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dari jabatannya. Nusron disorot karena diduga terseret kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Guru Besar FISIP Universitas Brawijaya, Prof Anang Sudjoko, mengingatkan konsistensi Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan jadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Menurut dia, soal Nusron jadi polemik yang dipertanyakan publik.
Terkait dengan kasus yang lumayan agak dipertanyakan banyak orang, yaitu terkait dengan sebetulnya pemberitaan atas kasus-kasus ke menteri di kabinetnya Pak Prabowo,”
kata Anang kepada Owrite, Senin, 21 September 2026.
Kontroversi Purbaya
Anang menyoroti keputusan Prabowo mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan. Purbaya dicopot lalu diganti dengan Suahasil Nazara.
Ditambahkannya, keputusan itu jadi sorotan karena sebelumnya Purbaya dinilai menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan menyampaikan komunikasi publik yang relatif terbuka.
Publik menilai Purbaya memiliki komitmen yang kuat sebagai menteri yang profesional. Dan, hal ini ditunjukkan dengan komunikasi publik dia yang sederhana,”
ujarnya.
Menurut Anang, kondisi itu menimbulkan pertanyaan ketika Purbaya diganti dari jabatannya. Apalagi, di tengah pergantian itu muncul pula perkara hukum yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak yang berada di lingkungan kementerian lain.
Nah, ketika tiba-tiba dipecat itu menimbulkan dalam tanda kutip sebetulnya selain pertanyaan juga kekecewaan,”
jelas Anang.
Keputusan Presiden
Anang menilai, pemerintah perlu memastikan setiap keputusan terkait menteri didasarkan pada ukuran dan data yang jelas. Menurut dia, konsistensi dalam menggunakan standar tersebut penting agar keputusan Prabowo sebagai kepala negara bisa dipahami publik.
Ia mengatakan, kasus hukum yang terjadi di lingkungan kementerian juga jadi perhatian karena bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Anang menyinggung masih banyak menteri yang tak menunjukkan kinerja yang baik tapi ternyata aman.
Inilah yang kemudian kepercayaan publik jadi tidak baik terhadap kinerja Presiden karena menteri bahkan menunjukkan hak prerogatif dari Presiden,”
tuturnya.
Karena itu, Anang menilai Prabowo perlu memiliki dasar yang jelas dalam menentukan apakah seorang menteri tetap dipertahankan atau diganti.
Menurut saya cara-cara membuat keputusan Presiden ini harusnya juga berdasarkan pada sebuah data yang valid,”
katanya.
Ia menilai ukuran seperti integritas, kredibilitas, dan profesionalisme semestinya jadi standar utama dalam mengevaluasi kinerja para menteri.
Harusnya ada ketegasan itu berdasarkan pada nilai-nilai standar-standar yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Jadi, contoh kalau kita bicara pada pemimpin ya yang harus berintegritas, kredibilitas, profesional, arahnya di sana,”
ujar Anang.
Komunikasi Langsung dengan Rakyat
Selain konsistensi dalam evaluasi kabinet, Anang menilai komunikasi langsung dengan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Menurut dia, Prabowo perlu memastikan suara masyarakat tak hanya diterima melalui lapisan tertentu di sekitar lingkaran kekuasaan.
Ketika Presiden Prabowo itu sebagai seorang yang menjadi pengendali pemerintahan, harusnya juga mendengar suara rakyat tanpa kemudian harus melalui filter oleh orang kurang dekat,”
katanya.
Lebih lanjut, Anang mengingatkan agar tak ada satu pihak yang jadi semacam gatekeeper dalam menyampaikan informasi kepada Prabowo. Menurut dia, kondisi itu berisiko membuat informasi yang diterima Presiden tak sepenuhnya mencerminkan suara publik.
Jangan sampai kemudian hanya melalui satu orang tapi ini sudah jadi gatekeeper yang kemudian bisa jadi tidak fair. Ini yang menurut saya harus ditingkatkan kinerja-kinerja yang ada itu,”
ujar Anang.
Dia bilang peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tak hanya ditentukan oleh pergantian atau mempertahankan seorang menteri. Menurutnya, konsistensi standar evaluasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan Presiden menangkap suara masyarakat jadi bagian penting dari tata kelola kabinet.
