Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi belum dapat kepastian dari DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rencana itu masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Puan mengatakan pendidikan gratis saat ini sudah berlaku untuk jenjang SD dan SMP. Namun, perluasan hingga perguruan tinggi dinilai tidak bisa langsung diputuskan tanpa melihat kondisi keuangan negara.
Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN,”
kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 22 September 2026.
Menurut Puan, kondisi global saat ini juga jadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan sebelum pemerintah dan DPR menentukan kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
SD dan SMP kan, SPP sudah gratis,”
ujarnya.
Puan menyampaikan pemerintah dan DPR perlu melihat situasi secara menyeluruh sebelum perluas cakupan pendidikan gratis. Salah satu pertimbangannya adalah seberapa besar kebijakan tersebut nantinya memberi manfaat bagi masyarakat.
Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa,”
kata Puan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan setiap kebijakan yang diambil mesti diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan fiskal negara jadi bagian dari kajian sebelum wacana kuliah gratis dilanjutkan.
Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara,”
ujarnya.
Adapun wacana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat, 18 September 2026.
Prabowo saat itu menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri.
Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,”
kata Prabowo.
Prabowo juga menyinggung sumber pembiayaan ketika kebijakan tersebut dipertanyakan. Ia menyebut dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.
