Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai rumusan RUU Statistik yang menjadikan pendaftaran atau perizinan sebagai syarat sah publikasi hasil survei independen bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Penolakan Litbang Kompaa itu layak didukung karena memang tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi,”
katanya kepada Owrite, Kamis, 24 September 2026.
Menurut dia, kewajiban meminta izin pemerintah atau otoritas tertentu sebelum mempublikasikan hasil survei independen dapat membatasi kebebasan publik dalam menyampaikan hasil penelitian.
Kewajiban untuk meminta izin dari pemerintah atau otoritas tertentu sebelum mempublikasikan hasil survei independen secara umum tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pilar-pilar demokrasi,”
tegasnya.
Jamiluddin mengatakan, hasil survei dan riset sosial berkaitan dengan kebebasan berekspresi serta kebebasan akademik. Buat dia, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari hasil penelitian tersebut.
