Kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret sejumlah orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, turut menyorot sikap Partai Golkar. 

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai partai cenderung mendua ketika kadernya terseret perkara korupsi.

Iya, itu saya katakan persoalannya adalah partai ini kayak mendua,”

ujarnya kepada Owrite, Jumat, 25 September 2026.

Pilihan EditorRika Pangesti

Unggul di Survei Poltracking, Gerindra Malah Ingatkan Kader Agar Tak Terlena

Dalam kasus di Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq. 

KPK menyebut Fahd bersama Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. 

Menurut Jamiluddin, pola sikap partai terhadap kader yang terseret kasus korupsi kerap terlihat dari cara mereka menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum.

Melihat kadernya melakukan tindak korupsi. Satu sisi mereka ingin cuci tangan, selalu mengatakan menyerahkan kepada hukum. Tapi di sisi lain, minta kita jangan menyalahkan dulu,”

ucapnya.

Jamiluddin menambahkan, partai juga kerap menggunakan asas praduga tak bersalah ketika kader atau orang yang berkaitan dengan partai terseret perkara hukum.

Tapi kita harus patuh pada asas praduga tak bersalah. Karena ini kan negara hukum, selalu kan berlindung di sana terus,”

ungkapnya.

Sikap tersebut menurut dia bukan hanya terjadi pada satu partai. Jamiluddin menilai, persoalan keterlibatan kader dalam perkara korupsi berpotensi menjadi masalah yang menjalar ke berbagai partai politik.

Nah, karena itu saya katakan hal ini akan menjalar ke semua partai,”

jelasnya.

Jamiluddin melanjutkan, persoalan korupsi di lingkungan partai politik memang tidak bisa dilekatkan hanya kepada satu atau dua partai. 

Dia menyebut hampir semua partai yang memiliki kader di parlemen memiliki kader yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Dan kita harus jujur, ya. Semua partai yang ada di Senayan itu kan kadernya ada yang korupsi. Jadi bukan dimonopoli oleh satu-dua partai,”

terangnya.

Meski demikian, Jamiluddin mengaku heran ketika sebuah partai tetap memiliki elektabilitas tinggi meski banyak kadernya terseret kasus korupsi.

Hanya saja memang yang saya mesti terheran-heran, ada partai yang kadernya banyak sekali korupsi, tapi memang elektabilitasnya tetap tinggi,”

tandasnya.