Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN yang turut menyeret politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, memunculkan sorotan lain terhadap perilaku pemilih. 

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai masyarakat cenderung ambivalen dalam menyikapi korupsi karena partai dengan banyak kader yang terseret kasus korupsi tetap mendapat dukungan.

Ya, termasuk Golkar, termasuk PDI. Nah, ini kan aneh,”

katanya kepada Owrite, Jumat, 25 September 2026.

Pilihan EditorRika Pangesti

Safari Politik Tak Dongkrak PSI, Pesona Jokowi Mulai Pudar

Dikatakan Jamiluddin, kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara sikap masyarakat yang menyatakan menolak korupsi dan pilihan politik yang tetap diberikan kepada partai yang kadernya memiliki rekam perkara korupsi.

Nah, di sini juga saya melihat memang masyarakat kita terkesan ambivalen,”

ucapnya.

Menurut Jamiluddin, penolakan terhadap korupsi memang kerap disuarakan masyarakat. Namun, sikap tersebut tidak selalu tercermin dalam pilihan politik ketika pemilu.

Nah, umumnya masyarakat kita selalu menyuarakan tidak suka dengan korupsi. Tapi nyatanya partai yang banyak kadernya korupsi tetap saja dipilih,”

ujarnya.

Dia menilai, kondisi tersebut menjadi paradoks ketika partai yang kadernya banyak terseret korupsi tetap mampu mempertahankan tingkat elektabilitasnya.

Bahkan mereka elektabilitasnya tetap tinggi. Ini kan dua hal yang menurut saya agak aneh,”

jelas Jamiluddin.

Ditegaskannya, sikap masyarakat tersebut ikut menjadi persoalan dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan partai politik. 

Ketika partai yang kadernya tersangkut korupsi tetap mendapatkan dukungan, dorongan untuk memperbaiki tata kelola internal partai dinilai menghadapi tantangan.

Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya juga membuat korupsi itu agak sulit hilang di partai. Karena masyarakat juga seolah-olah mentolerir itu,”

tuturnya.

Jamiluddin menegaskan penilaiannya tersebut berangkat dari kontradiksi antara penolakan masyarakat terhadap korupsi dan pilihan politik yang tetap diberikan kepada partai dengan banyak kader yang tersangkut perkara korupsi.

Itu yang saya lihat,”