Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai banyaknya aturan di internal partai politik belum otomatis mencegah perilaku koruptif karena persoalan utamanya terletak pada kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat.
Tapi kan kalau saya selalu mengatakan, kerap kali di Indonesia ini aturan tinggal aturan, norma tinggal norma. Kan yang masalahnya di situ,”
kata Jamiluddin kepada Owrite, Selasa, 29 September 2026.
Jamiluddin menjelaskan, partai politik pada dasarnya telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), bahkan sejumlah partai mewajibkan calon kader menandatangani pakta integritas sebelum bergabung.
Selalu saya katakan, di Indonesia ini aturan itu sudah terlalu banyak. Tetapi masalah yang utama kita di sini adalah soal kita taat asas,”
ucapnya.
Jamiluddin mengatakan persoalan tersebut semakin serius karena aturan yang dibuat justru berpotensi dipelajari untuk mencari celah demi kepentingan tertentu.







