Reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan semata-mata untuk menyingkirkan menteri yang dianggap dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Pengamat politik, Fernando Emas, menegaskan perombakan kabinet lebih berkaitan dengan upaya mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
Saya melihat reshuffle yang dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan optimalisasi kinerja kabinet bukan upaya untuk menyingkirkan menteri tertentu karena dianggap dekat dengan Jokowi,”
ujarnya saat dihubungi Owrite, Jumat, 2 Oktober 2026.
Fernando kemudian menilai pergantian Pratikno dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai salah satu contoh evaluasi kabinet yang menurutnya berkaitan dengan kinerja.
Pencopotan Pratikno karena memang dianggap kurang maksimal kinerjanya sebagai menko PMK,”
ungkapnya.
Pada reshuffle 1 Oktober 2026, Pratikno digantikan Sugiono sebagai Menko PMK. Di hari yang sama, Prabowo juga melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah sebelumnya menjabat Kapolri. Pengangkatan Listyo tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026.
Dikatakan Fernando, pengangkatan Listyo ke posisi strategis di lingkungan Istana menjadi alasan untuk membantah anggapan bahwa reshuffle dilakukan untuk membersihkan figur-figur yang dekat dengan Jokowi.
Anggapan bahwa reshuffle untuk membersihkan orangnya Jokowi terbantahkan dengan diangkatnya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala KSP yang posisinya sangat strategis,”
jelasnya.
Potensi Tito Diganti
Fernando juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia mengaitkan kemungkinan tersebut dengan persoalan kinerja yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan apabila Tito ikut terkena reshuffle.
Kalaupun Tito dicopot dari posisinya sebagai menteri dalam negeri karena kinerjanya,”
ucapnya.
Fernando kemudian menyoroti persoalan dana bagi hasil yang menurutnya pernah memunculkan persoalan bagi sejumlah kepala daerah. Ia menilai, hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk mengevaluasi kinerja Tito.
Apalagi beberapa waktu lalu terkait dengan dana bagi hasil (DHB) membuat beberapa kepala daerah sehingga dianggap sebagai kegagalan Tito yang tidak mampu meredam,”
tutup Fernando.
Menurut Fernando, pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle perlu dibaca sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan.
Ia menilai, perubahan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan politik dengan pemerintahan sebelumnya.
