Polemik Ijazah Gibran Bisa Pertebal Popularitas Menuju 2029

Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, sementara pihak yang kontra masih memiliki ruang untuk memperdebatkan persoalan kesetaraan pendidikan SLTA Gibran,”

ucapnya.

Menurut Arifki, kondisi tersebut menciptakan paradoks politik karena semakin sering isu ijazah Gibran dibicarakan di ruang publik, semakin besar pula perhatian politik yang diterimanya.

Semakin isu Gibran dibicarakan, semakin tinggi exposure politiknya,”

ungkap Arifki.

Pilihan Editor · Rahmat Tunny · 8 Oktober 2026

Polemik Gibran Picu Kalkulasi Partai, Karpet Merah untuk Kuda Hitam 2029?

Ia menilai, polemik yang awalnya diarahkan untuk mendelegitimasi Gibran justru berpotensi menghasilkan efek berbeda terhadap popularitas politiknya.

Ini paradoks politik: isu yang ingin mendelegitimasi justru bisa ikut mempertebal popularitas,”

jelasnya.

Arifki kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan kalkulasi politik menuju Pemilu 2029. Menurutnya, apabila muncul wacana pergantian Gibran, persoalannya tidak hanya menyangkut perubahan figur di posisi Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi membuka persaingan politik menuju 2029.

Mengganti Gibran bukan sekadar mengganti orang di kursi Wapres. Itu berarti membuka perebutan modal politik menuju 2029,”

tutup Arifki.