Survei Celios-Kabinet Bayangan: Skor Kinerja Gibran di Bawah Lima, 9 Menteri Terburuk justru Dipertahankan
Hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor di bawah lima, sementara 10 menteri memperoleh penilaian kinerja rendah.
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada rapor merah sejumlah anggota kabinet.
Hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor di bawah lima, sementara 10 menteri memperoleh penilaian kinerja rendah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kinerja wakil presiden dan para pembantunya secara lebih objektif.
Iklan
Ia juga mempertanyakan dasar perombakan kabinet yang telah beberapa kali dilakukan Prabowo, tetapi belum menyentuh sebagian besar menteri yang justru mendapat penilaian buruk dalam survei tersebut.
Dua kado pahit itu setidaknya memberi dua makna,”
kata Jamiluddin, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, rendahnya penilaian terhadap Gibran mengindikasikan peran wakil presiden belum optimal dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Padahal, posisi wakil presiden semestinya ikut meringankan beban kepala negara, bukan justru menambah persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Jamiluddin menjelaskan, tugas wakil presiden antara lain membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta mengawasi, mengevaluasi, dan mengoordinasikan kebijakan antarlembaga atau kementerian. Jika fungsi tersebut berjalan optimal, wakil presiden seharusnya dapat memperkuat efektivitas pemerintahan.
Karena itu, Wapres Gibran tampaknya memberi kontribusi kurangnya kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo,”
ujarnya.
Ia menilai, Prabowo perlu mengevaluasi kinerja Gibran agar peran wakil presiden dalam pemerintahan berjalan lebih efektif.
Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Jamiluddin berdasarkan hasil survei, bukan kesimpulan bahwa rendahnya kinerja pemerintahan semata-mata disebabkan oleh wakil presiden.
Sorotan lain tertuju pada 10 pejabat yang mendapat skor kinerja rendah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperoleh skor minus 159, disusul Menteri HAM Natalius Pigai dengan minus 158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan minus 103.
Berikutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mendapat skor minus 47, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan minus 43, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid minus 24, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf masing-masing minus 17.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon sama-sama memperoleh minus 16.
Menurut Jamiluddin, hasil tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Prabowo dalam menentukan pejabat yang perlu diganti melalui perombakan kabinet atau reshuffle.
Dari 10 pejabat dengan penilaian rendah itu, ia menyebut baru Pratikno yang telah terkena reshuffle, sementara sembilan lainnya masih bertahan.
Presiden Prabowo sudah berulang mereshuffle menterinya. Namun dari 10 menteri yang kinerjanya rendah baru satu menteri yang di reshuffle, yaitu Pratikno. Sedangkan 9 menteri lainnya tampak tetap bertahan,”
kata Jamiluddin.
Ia juga menyoroti posisi Bahlil yang mendapat skor terendah dalam daftar tersebut. Menurut Jamiluddin, Bahlil justru merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Kondisi itu menurutnya semakin memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menentukan susunan kabinet.
Karena itu, wajar kiranya publik bertanya acuan reshuffle yang dilakukan selama ini. Ada kesan reshuffle justru dilakukan lebih didasarkan pertimbangan politis, bukan karena kinerja,”
ujarnya.
Jamiluddin bahkan menilai terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian kinerja dan keputusan perombakan kabinet. Ia menyinggung Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang dinilainya berkinerja baik, tetapi justru terkena reshuffle.
Kondisi itu, menurutnya, memperkuat kebutuhan agar evaluasi kabinet dilakukan dengan ukuran yang jelas dan konsisten.
Jadi, dua tahun pemerintahan Prabowo memang menyisakan pekerjaan rumah bagi presiden. Prabowo kiranya perlu mengevaluasi kembali kinerja wapres dan para menterinya lebih objektif dan komprehensif,”
kata Jamiluddin.
Ia berharap, hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam menentukan pejabat yang dipertahankan maupun diganti.
