OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Sugiat mengatakan, Presiden Prabowo tidak dipilih untuk memenuhi ekspektasi pengamat. Melainkan menjalankan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Oleh Rika Pangesti
Diperbarui
Diperbarui
Partai Gerindra menolak hasil rapor dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).
Gerindra menilai, laporan tersebut sarat penilaian subjektif dan tidak mencerminkan kinerja pemerintah secara utuh.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, menyebut sejumlah kritik dalam laporan itu sebagai tuduhan tanpa bukti.
Iklan
Dia juga menilai, laporan yang mengatasnamakan Kabinet Bayangan tersebut mengabaikan berbagai program pemerintah yang diklaim berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta, bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita,”
ungkap Sugiat, Rabu, 13 Oktober 2026.
Dia menilai, penggunaan hasil survei dan rapor Kabinet Bayangan sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintah justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang dilakukan pemerintah.
Menurut Sugiat, Presiden Prabowo tidak dipilih untuk memenuhi ekspektasi pengamat. Melainkan menjalankan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,”
ucapnya.
Dia juga membantah kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo. Sugiat menilai, sikap tersebut merupakan bagian dari kepemimpinan yang berani mengambil risiko politik demi kepentingan negara.
Pergeseran posisi menteri, menurut dia, juga merupakan hak prerogatif presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,”
ungkapnya.
Sugiat turut mempersoalkan metodologi penilaian dalam laporan Celios. Dia menilai format skoring yang digunakan lebih mencerminkan pandangan kelompok tertentu daripada ukuran objektif untuk menilai kinerja birokrasi dan kebijakan pemerintah.
Salah satu temuan yang disorot Sugiat adalah klaim bahwa 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Dia menyebut angka tersebut berlebihan dan berpotensi mendramatisasi proses transisi ekonomi.
Menurut dia, penyesuaian kebijakan fiskal dilakukan untuk menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang.
Menyebut 75 persen responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat,”
tegasnya.
Ditegaskannya, dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara.
Di sektor ekonomi, Sugiat juga menolak rekomendasi Celios untuk menerapkan pajak kekayaan sebesar 1-2 persen terhadap kelompok superkaya. Laporan tersebut disebut memperkirakan kebijakan itu dapat menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun.
Namun, Sugiat memperingatkan tambahan pungutan berisiko mendorong pelarian modal dan menghambat investasi domestik.
Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor,”
tambahnya.
Dia juga menyoroti perbandingan beban bunga utang sebesar Rp599,4 triliun dengan anggaran kesehatan Rp247,3 triliun dalam laporan Celios.
Menurut Sugiat, perbandingan tersebut tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan struktur pembiayaan negara, terutama untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, kritik Celios terhadap pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai Sugiat mengabaikan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal.
Dia berpendapat, koperasi dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Dalam isu lingkungan, Sugiat membantah penilaian bahwa pemerintah gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menyoroti pengerahan aparat, teknologi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak lingkungan.
Namun, dia tidak menyertakan data pembanding untuk menjawab klaim Celios bahwa 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif, dengan estimasi kerugian mencapai Rp123,1 triliun.
Sugiat juga mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu sasaran kritik dalam laporan tersebut.
Menurut dia, pemenuhan gizi anak merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Dia menilai penghentian program itu justru berisiko mengabaikan kebutuhan gizi anak usia sekolah.
Ketika laporan Celios terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?”
tambah Sugiat.
Selain MBG, Sugiat membela kebijakan pertahanan dan kunjungan luar negeri Prabowo.
Dia menyebut penguatan pertahanan dan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) penting untuk menjaga kedaulatan, sedangkan diplomasi tingkat tinggi dinilai dapat membuka peluang investasi serta mengamankan pasokan strategis.
Dia juga menolak anggapan bahwa penempatan figur militer di lingkaran istana otomatis menunjukkan kecenderungan militeristik.
Menurut Sugiat, presiden memiliki kewenangan menentukan komposisi kabinet agar pemerintahan bergerak cepat dan disiplin menghadapi berbagai tantangan.
Sugiat menutup kritiknya dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja.
Iklan
