Sementara, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Penurunan itu setara dengan berkurangnya sekitar 430.000 penduduk miskin. Meski menyoroti capaian itu, Sugiat mengakui pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata.
Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,”
ujarnya.
Di sektor pangan, Sugiat menyampaikan pemerintah sudah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
Sugiat menambahkan, nilai tukar petani pada September 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Namun, ia mengingatkan peningkatan produksi pangan perlu diikuti stabilitas harga dan pemerataan pasokan. Ketersediaan pupuk serta kelancaran distribusi juga harus dijaga agar hasil produksi tidak hanya tercatat sebagai capaian, tetapi turut menjamin kebutuhan masyarakat.
Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,”
kata Sugiat.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Sugiat memaparkan Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.
Adapun Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang. Sugiat menilai perluasan program sosial tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan.
Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,”
tuturnya.
Di bidang hilirisasi, Sugiat menyebut Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Menurut Sugiat, proyek hilirisasi dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan negara serta manfaat bagi daerah penghasil.
Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan,”
ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Gerindra juga menilai pemerataan pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara harus tetap menjadi fokus evaluasi pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,”
jelas Sugiat.
