Ia menyebut hal itu mulai dari pengawasan ekspor sumber daya alam hingga kewajiban membawa devisa hasil ekspor kembali ke Indonesia.
Kalau beliau ingin hidup tenang saja, beliau tinggal melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tapi beliau melihat ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Dan inilah yang, mohon maaf ya, sering menimbulkan kegaduhan dan perlawanan,”
lanjut Andre.
Dia menyoroti praktik under pricing dan under invoicing dalam perdagangan ekspor yang dinilainya berpotensi membuat negara kehilangan penerimaan.
Dalam praktik itu, harga atau nilai transaksi yang dilaporkan dapat lebih rendah daripada nilai sebenarnya sehingga penerimaan negara ikut terdampak.
Andre menambahkan pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam dan mencegah praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Menurut dia, pengawasan itu ditujukan untuk memastikan nilai ekspor sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Lalu, kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Sehingga seluruh ekspor-ekspor ini dikontrol oleh pemerintah supaya dipastikan tidak ada lagi praktik under-invoicing atau underpricing,”
ujarnya.
Andre menilai pembenahan itu berhadapan dengan kepentingan korporasi yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari tata kelola ekspor.
Bayangkan puluhan tahun korporasi ini menikmati praktik ini, ya. Melakukan penipuan terhadap negara, merugikan negara, dan kita semua diam. Puluhan tahun pemerintah sebelumnya diam terhadap praktik ini,”
tutur Andre.
Dia juga mengaitkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dengan akses kelompok ekonomi besar terhadap kekuasaan.
Dan, siapa mereka? Adalah orang-orang yang kaya dan punya uang dan punya akses ke kekuasaan,”
ujar Andre.
Selain pengawasan ekspor, Andre menyoroti kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan devisa dari ekspor sumber daya alam kembali ke dalam negeri, alih-alih disimpan di luar negeri, seperti Hong Kong dan Singapura.
Menurut Andre, kebijakan itu jadi bagian dari upaya pemerintah menutup kebocoran kekayaan nasional. Namun, efektivitasnya tetap perlu diukur dari kepatuhan eksportir, transparansi pelaporan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan likuiditas perusahaan.
Lebih lanjut, Andre berharap kritik terhadap Prabowo tak semata-mata didasarkan pada perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Dia menilai kebijakan ekonomi pemerintah juga perlu dinilai berdasarkan langkah konkret yang diambil untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Jangan hanya kebencian karena beda pilihan atau jagoannya kalah pemilu, ini terus dimainkan,”
tuturnya.
