PBB Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace, DPR: Patut Dipertimbangkan

Dave mengatakan keputusan mengenai keanggotaan Indonesia berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto. Meski demikian, ia mengatakan, DPR akan mengawasi agar keterlibatan Indonesia tetap sejalan dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Lebih lanjut, Dave menyampaikan pemerintah sudah menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi kepentingan rakyatnya.

Presiden Prabowo juga sempat menyatakan Indonesia siap keluar apabila forum BoP tak lagi sejalan dengan tujuan awal atau bertentangan dengan kepentingan nasional.

Komisi I DPR RI mendukung sikap ini dan memandang perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk menilai manfaat nyata keanggotaan bagi Palestina dan perdamaian,”

ujarnya.

Dave menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan keikutsertaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu mencermati apakah arah dan pelaksanaan forum tersebut masih sesuai dengan tujuan yang menjadi dasar keterlibatan Indonesia.

Selain itu, Komisi I akan menyoroti konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kejelasan mandat BoP.

Kata Dave, aspek keselamatan personel Indonesia yang terlibat dalam misi perdamaian juga menjadi perhatian. Ia menegaskan, setiap rencana pengiriman personel TNI harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengiriman personel TNI harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk mekanisme konsultasi dengan DPR,” jelas politikus Partai Golkar itu.