20 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Puan Desak Penegakan Hukum Tak Cuma di Atas Kertas

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,”

kata Puan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut Puan, penanganan karhutla tak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan lingkungan. Negara juga harus memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum agar dampak kebakaran terhadap masyarakat tak berlalu tanpa pertanggungjawaban.

Puan mengatakan karhutla selama ini menimbulkan persoalan berlapis bagi warga. Hal itu mulai dari gangguan kesehatan akibat asap, terhambatnya kegiatan belajar, hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Karena itu, proses penegakan hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat yang menanggung dampak kebakaran.

“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,”

tutur eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Puan menilai perkembangan penegakan hukum terhadap 20 korporasi tersebut patut diapresiasi. Namun, perhatian terhadap masyarakat terdampak tidak boleh berhenti ketika proses penyidikan berjalan. Menurut Puan, warga tetap membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

“Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,”

ujarnya.

Ia minta pemerintah pusat dan daerah memastikan penanganan dampak karhutla tetap berjalan selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tak bisa menunggu hingga seluruh tahapan perkara selesai.

“Penanganan perkara memiliki tahapan tersendiri, sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi,”

kata Puan.

Lebih lanjut, Puan juga menyoroti keluarga yang mesti menghadapi beberapa dampak sekaligus. Hal itu seperti penghasilan yang berkurang ketika biaya kebutuhan sehari-hari meningkat.

Menurutnya, kelompok masyarakat perlu mendapat perhatian agar tidak semakin terbebani akibat bencana.

“Perhatian perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah,”

imbuhnya.

Selain bantuan bagi warga, Puan minta pemerintah mengantisipasi dampak penanganan perkara terhadap pekerja dan usaha kecil di sekitar wilayah terdampak.

“Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,”

ungkap Puan.

Dia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara dan bantuan yang tersedia penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah perlu menjelaskan langkah yang telah dilakukan, persoalan yang masih ditangani, serta dukungan yang dapat diakses warga.

“Penjelasan Pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan,”

jelasnya.

Puan menyampaikan DPR akan terus mengawal penanganan karhutla melalui komisi-komisi terkait termasuk dari sisi penegakan hukum.

Ia berharap proses tersebut tidak hanya menghasilkan kepastian hukum bagi pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang layak.

Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,”

ujarnya.