Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Partai Demokrat dinilai berpotensi berkembang menjadi bagian dari kalkulasi politik menjelang Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan politik Gibran dan Demokrat, tetapi juga kepentingan partai-partai dalam mempersiapkan konfigurasi kekuasaan mendatang.
Menurut saya, ini menarik karena persoalannya tidak berhenti pada Gibran dan Demokrat. Ada kepentingan politik yang lebih luas,”
kata Arifki kupada Owrite, Selasa, 3 November 2026.
Dikatakan Arifki, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi salah satu isu yang diperhitungkan partai politik dalam menyusun strategi menuju Pemilu 2029.
Iklan
Menurut dia, setiap partai mulai memperhitungkan posisi, figur, dan peluang politik yang dapat memengaruhi kontestasi mendatang.
Setiap partai tentu mulai menghitung posisi, figur, dan peluangnya menuju 2029. Putusan MA ini bisa menjadi salah satu isu yang dimanfaatkan dalam dinamika tersebut,”
ucapnya.
Dalam kalkulasi tersebut, Gibran tetap menjadi salah satu figur yang diperhitungkan. Namun, Arifki mengingatkan bahwa setiap tokoh politik memiliki kompetisi dan kepentingan masing-masing yang berpotensi berhadapan dengan kepentingan figur lain.
Kalau bicara 2029, Gibran tentu menjadi salah satu figur yang harus diperhitungkan. Tetapi dalam politik, setiap figur juga memiliki kompetisi dan kepentingan yang berhadapan dengan figur lain,”
Arifki juga menyoroti sejumlah tokoh yang berpotensi masuk dalam perhitungan politik apabila terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, hingga Zulkifli Hasan dan sejumlah figur dari Partai Golkar disebut memiliki basis serta kepentingan politik masing-masing.
Kalau sampai muncul perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional, tentu banyak partai akan ikut menghitung peluang. Ada AHY dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Cak Imin dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, termasuk figur-figur dari Golkar. Mereka memiliki basis dan kepentingan politik masing-masing,”
jelasnya.
Arifki menambahkan, dinamika tersebut perlu dilihat dalam konteks persiapan partai politik dan para tokoh untuk membangun posisi menjelang 2029.
Persoalannya bukan hanya siapa yang mendukung atau mengkritik Gibran, melainkan juga siapa yang berpeluang memperoleh ruang dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya.
Pertanyaan politik yang lebih besar adalah bagaimana konfigurasi kekuasaan akan dibentuk menjelang 2029 dan figur mana saja yang akan mendapatkan ruang dalam konfigurasi tersebut,”
