Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah isu terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menantang pihak yang menyebarkan informasi itu untuk membuktikan ucapannya.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dirinya juga jadi pihak yang turut disadap. Maka itu, ia minta kepolisian agar mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,”
kata Bahlil dalam keterangannya, Sabtu, 7 November 2026.
Dia juga memberikan ultimatum kepada sejumlah pihak yang dianggap mencatut namanya. Ia beri waktu 3×24 jam untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Jika tidak dipenuhi, Bahlil mengancam akan menempuh jalur hukum melalui somasi.
Iklan
Bahlil menyampaikan demikian karena beredar spekulasi di media sosial dan grup percakapan WhatsApp mengenai isu sosok ketua umum partai politik yang disebut berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus penyadapan.
Narasi yang beredar itu kemudian dikaitkan dengan Bahlil. Spekulasi tersebut berkembang karena Bahlil merupakan ketua umum partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia (kanan) bersama anggota DEN Satya Widya Yudha berjalan seusai mengikuti sidang paripurna DEN yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye)
Tapi, Bahlil mengaku tak mengetahui siapa sosok ketua umum partai politik yang dimaksud dalam narasi tersebut. Dia malah mempertanyakan tuduhan yang belakangan secara spesifik diarahkan kepadanya.
Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,”
ujarnya.
Bahlil pun minta aparat kepolisian segera menelusuri asal-usul informasi tersebut. Hal itu termasuk pihak yang pertama kali menggulirkan tuduhan dan menyebarkannya hingga menjadi perbincangan publik.
Dia meminta pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan agar tidak sembarangan membuat pernyataan tanpa didukung bukti.
Dia juga memastikan akan mengambil langkah hukum apabila pihak yang mencatut namanya tidak segera memberikan klarifikasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,”
ujarnya.
Bahlil turut mengingatkan agar kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi tak disalahgunakan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Menurutnya, ruang publik harus dijaga agar tidak dipenuhi fitnah yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus,”
