Nasib HMP Gibran di Tangan DPR, Gerindra Tak Mau Larang Anggotanya Bergerak
Partai Gerindra belum menentukan sikap terkait usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Wapres Gibran.
Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan belum ada instruksi dari pimpinan fraksi, baik untuk mengajukan maupun melarang anggota menggunakan hak menyatakan pendapat. Dengan demikian, menurut Kamrussamad, setiap anggota memiliki ruang untuk menentukan sikap secara individu.
“Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi, bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,”
kata Kamrussamad di Gedung DPR RI, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Maka itu, Gerindra tak akan membatasi anggota yang ingin menggunakan hak tersebut.
Iklan
“Ya, karena setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana Undang-Undang MD3,”
ujarnya.
Meski demikian, sikap resmi Fraksi Gerindra secara kelembagaan masih menunggu pembahasan internal. Kamrussamad menyebut partainya baru akan menggelar rapat setelah rapat paripurna DPR pada Selasa pagi.
“Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung,”
katanya.
Menurutnya, Gerindra juga mencermati aspirasi masyarakat yang menghendaki polemik putusan MA dan MK segera ditindaklanjuti melalui parlemen. Ia menyebut persoalan tersebut perlu disikapi secara serius berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Bagi kami Fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku,”
jelasnya.
Kamrussamad mengatakan Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang di antara fraksi-fraksi DPR. Termasuk jika ada fraksi yang mendorong penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,”
Ia juga menepis anggapan bahwa Gerindra akan mengesampingkan persoalan konstitusi karena Gibran merupakan pasangan Prabowo dalam pemerintahan. Kamrussamad menegaskan, sikap partai harus berpijak pada konstitusi dan penegakan hukum.
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,”
jelasnya.
Di tengah dinamika itu, ia mengaku belum mengetahui apakah ada anggota fraksinya yang telah mengajukan usulan penggunaan hak secara tertulis. Kamrussamad menyebut hingga Selasa pagi belum ada pengajuan yang diketahuinya.
“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Undang MD3,”
katanya.
Terkait kemungkinan hak menyatakan pendapat berkembang jadi proses politik terhadap Presiden Prabowo, Kamrussamad menyebut Gerindra tak ingin terjebak dalam spekulasi. Ia berharap polemik tersebut segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan mengganggu stabilitas politik nasional.
“Saya kira banyak spekulasi yang berkembang, tetapi fokus kita sebetulnya adalah tetap ingin menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas nasional bukan hanya keamanan, tapi politik menjadi sarana penting untuk kelanjutan pembangunan nasional kita,”
