“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),”
ujar Khozin, Selasa, 10 November 2026.
Khozin mengatakan, pertimbangan PKB menggunakan HMP bukan berarti partainya mengubah sikap politik. PKB, kata dia, sedang mencari instrumen konstitusional yang paling tepat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia menjelaskan hak angket dan HMP memiliki fungsi berbeda. Hak angket digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Sementara, HMP jadi instrumen untuk menyampaikan pendapat atas persoalan konstitusional.
“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,”
jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR itu.
Khozin juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurutnya, ketentuan itu memberikan dasar prosedural bagi DPR untuk mengajukan HMP terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,”
ujar Khozin.
Namun, langkah tersebut bukan tanpa persoalan. Khozin mengakui polemik ijazah Gibran masih menyisakan pertanyaan konstitusional, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai persoalan utama yang harus dijawab adalah apakah dugaan masalah ijazah tersebut masuk kategori tidak pernah memenuhi syarat pencalonan atau tidak lagi memenuhi syarat ketika menjabat sebagai wakil presiden.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?”
kata Khozin.
Menurutnya, perbedaan kedua kategori tersebut penting karena menjadi bagian dari argumentasi konstitusional yang nantinya harus disampaikan DPR. Persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui kalkulasi dukungan politik antarfraksi, tetapi harus diuji berdasarkan ketentuan konstitusi.
Khozin menyebut argumentasi DPR nantinya akan diperiksa MK apabila usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diajukan melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap proses tersebut dapat mengakhiri polemik ijazah Gibran yang terus bergulir.
“MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,”
tuturnya.
