“Dan, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,”
ujarnya.
Meski laporan dukungan anggota DPR telah diterima pimpinan, Puan belum mengungkap jumlah anggota yang menandatangani maupun fraksi-fraksi yang terlibat. Dia juga belum menjelaskan kapan pembahasan mekanisme HMP akan dilakukan.
Menurut Puan, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan yang telah dihimpun selama masa reses. Masukan tersebut berasal dari fraksi, Badan Anggaran (Banggar), hingga anggota DPR.
“Ini baru pembukaan sidang. Jadi, kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui Bam dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,”
katanya.
Di tengah menguatnya wacana HMP, Puan juga memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta semua pihak menunggu perkembangan dan tidak membangun asumsi atas peristiwa yang belum terjadi.
“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,”
kata Puan saat ditanya mengenai kabar pertemuan di kawasan Widya Chandra yang dikaitkan dengan isu pengunduran diri wakil presiden.
Puan bahkan mengingatkan agar spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, situasi politik perlu disikapi secara tenang.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,”
tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan DPR menggelar sidang istimewa apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, Puan juga menghindari pembahasan skenario tersebut.
Dia memilih menunggu perkembangan resmi sebelum berbicara mengenai konsekuensi ketatanegaraannya.
