Nasib Gibran Disorot, Pengusul HMP Pemakzukan Wapres dari 8 Partai Datangi Pimpinan DPR

“Berdasarkan Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melaksanakan fungsinya, DPR RI mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat,”

kata Saan saat membuka forum audiensi.

Saan menjelaskan, hak menyatakan pendapat juga memiliki sejumlah dasar pengaturan dalam UU MD3.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 4, HMP dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun dunia internasional.

Selain itu, HMP dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, termasuk untuk menyikapi dugaan presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

“Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyatakan usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR RI,”

ujar Saan.

Dia juga mengingatkan bahwa pengajuan HMP tidak bisa dilakukan sembarang anggota. Ada persyaratan jumlah pengusul dan dokumen yang harus dipenuhi sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 210 ayat 1 dan ayat 2 huruf c UU MD3 serta Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR tentang Tata Tertib, HMP harus diusulkan sedikitnya 25 anggota DPR.

“Pengusul hak menyatakan pendapat tersebut disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat,”

kata Saan.

Khusus usulan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat presiden maupun wakil presiden, Saan menegaskan pengusul harus menyertakan bukti yang sah.

“Apabila terkait dengan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, paling sedikit memuat materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,”

lanjutnya.

Setelah menjelaskan mekanisme tersebut, Saan mulai memanggil perwakilan partai politik berdasarkan urutan partai di DPR. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang dipersilakan menyampaikan usulan dengan 14 anggota pengusul.

Berikutnya, Partai Golkar mendapat giliran dengan 13 anggota pengusul. Setelah itu, Partai Nasdem menyampaikan usulan dengan 19 anggota, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 18 anggota. Giliran selanjutnya diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total pengusul 28 anggota.

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) 1 anggota dan Demokrat 18 anggota. Terakhir, Partai pimpinan Presiden RI Subianto, Gerindra yang mengusulkan totalnya 11 anggota.