“Saya kira tidak. Kami tetap satu pemandu dengan Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan dan saya diperintahkan mewakili fraksi ya. Apa namanya untuk menyatakan usulan tentang HMP. Saya kira itu,”
kata Sudding usai audiensi pengajuan usulan HMP pemakzulan Gibran di Gedung DPR RI, Rabu, 11 November 2026.
Dia menegaskan, sikap yang disampaikannya berkaitan dengan hasil pencermatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, putusan pengadilan tersebut harus ditindaklanjuti karena telah berkekuatan hukum tetap.
Sudding menyebut, tindak lanjut putusan itu bisa ditempuh melalui dua cara. Pertama, Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Kedua, apabila pengunduran diri tidak dilakukan, DPR dapat melanjutkan proses melalui mekanisme konstitusional.
“Suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu harus dilaksanakan,”
ujarnya.
Dia menjelaskan, jalur konstitusional yang dimaksud adalah penggunaan HMP oleh DPR. Sudding merujuk Pasal 7A UUD 1945 sebagai dasar pemberhentian presiden maupun wakil presiden, serta Pasal 20 konstitusi dan Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan DPR.
Menurut Sudding, persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan minimum bagi calon wakil presiden. Dia merujuk ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
“Karena salah satu syarat sebagai wakil presiden ya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu 169 huruf R ya, bahwa apa berpendidikan paling rendah apa SMA atau sederajat,”
katanya.
Ketika ditanya apakah anggota PAN lainnya juga sepakat dengan pengusulan HMP, Sudding menegaskan bahwa partainya bergerak berdasarkan satu komando dari ketua umum.
“Saya kira karena kami di Partai Amanat Nasional itu satu komando dengan ketua umum, apapun yang diarahkan dan diperintahkan oleh ketua umum akan satu suara ya,”
ujar eks politikus Partai Hanura itu.
Sudding juga tak menampik posisinya sebagai anggota DPR sekaligus kader PAN jadi bagian dari langkah yang diambilnya.
Dia menyebut kewenangan yang dimilikinya di parlemen tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya sebagai anggota partai.
“Ya, saya kira keberadaan saya di sini sebagai apa namanya di samping sebagai anggota DPR ya dengan kewenangan yang saya miliki, ya saya kira juga memang tidak terlepas ya posisi saya sebagai apa namanya anggota dari Partai Amanat Nasional,”
tuturnya.
Di sisi lain, Sudding menilai pengunduran diri Gibran akan menjadi pilihan yang elegan jika dilakukan secara sukarela.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jalan keluar dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat maupun parlemen.
“Ya, saya kira itu sungguh tindakan yang sangat elegan menurut saya ya, dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga yang ada di parlemen ini,”
katanya.
Terkait kemungkinan Gibran tetap memperoleh fasilitas atau hak tertentu setelah mengundurkan diri, Sudding menyebut hal tersebut merupakan konsekuensi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dia memilih menyerahkan persoalan itu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Iya, saya kira ini kan apa bahwa kemudian ada apa katakanlah fasilitas dan sebagainya yang mereka ada yang didapatkan setelah dia menyatakan. Saya kira itu adalah apa namanya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ya. Ya kita lihat bagaimana tindak lanjutnya,”
tuturnya.
