Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mendesak pimpinan DPR RI segera memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ray, DPR tidak perlu menunggu hingga paripurna penutupan masa sidang pada Desember 2026 untuk membahas usulan tersebut. Paripurna istimewa dapat digelar lebih awal apabila anggota DPR yang telah menyatakan dukungan segera mengajukan usulan HMP kepada pimpinan dewan.
Iya. Paripurna istimewa bisa dilakukan segera tanpa harus menunggu jadwal paripurna terjadwal. Alias paripurna penutupan masa sidang (Desember 2026),”
kata Ray kepada Owrite, Rabu, 11 November 2026.
Dijelaskan Ray, anggota DPR yang sudah tandatangani dukungan HMP sudah menyerahkan pengajuan tersebut kepada pimpinan DPR. Maka itu, pimpinan DPR selanjutnya bisa meneruskan usulan HMP kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pelaksanaan paripurna istimewa.
Iklan
Pimpinan DPR menyerahkan pengajuan itu ke Bamus untuk mendapatkan jadwal paripurna istimewa. Agenda paripurnanya hanya satu mendapatkan pengesahan atau penolakan atas pengajuan HMP tersebut,”
ujar Ray.
Ia menilai langkah tersebut menjadi penting di tengah polemik dokumen ijazah Gibran yang masih bergulir melalui jalur hukum. Terlebih, Gibran disebut masih berupaya menempuh proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Eks Wali Kota Solo itu juga berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Adapun desakan agar DPR segera mengambil langkah politik menguat setelah hampir 50 anggota DPR sudah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran.
Ray menekankan, proses pengajuan HMP tersebut tak harus menunggu agenda paripurna reguler. Apabila usulan sudah disampaikan kepada pimpinan DPR, mekanisme penjadwalan dapat segera ditempuh melalui Bamus.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui sudah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP.
Puan menyampaikan DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa sidang. Namun, ia bilang masih ada sejumlah hal yang mesti terutama menyangkut mekanisme dan tahapan pengajuan hak tersebut.
Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,”
kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti. (Foto: Owrite/Rahmat Tunny)
HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang bisa diterapkan sebagai sikap resmi lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah maupun persoalan penting.
Pengunaan HMP itu dimuat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
HMP juga bisa diajukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket DPR. Hak itu bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi saat Presiden maupun Wakil Presiden tak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Adapun HMP bisa diusulkan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR. Apabila pengajuan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, usulan itu wajib disertai materi dan bukti yang sah.
Selanjutnya, agar bisa disahkan jadi keputusan DPR, usulan HMP mesti peroleh persetujuan minimal dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Agenda rapat paripurna itu juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
