Gibran Berhenti dari RI-2, Drama HMP Pemakzulan di DPR Otomatis Tak Lanjut

“Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan,”

ujarnya.

Dia menjelaskan proses pengisian jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri diterima telah memiliki mekanisme konstitusional. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Khozin menyebut, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan presiden.

“Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna Presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian, MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden,”

lanjut Khozin.

Meski demikian, ia menilai penyelesaian polemik ijazah Gibran seharusnya tak lagi jadi agenda politik yang berlarut-larut apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan.

Khozin berharap seluruh pihak dapat mengakhiri polemik dan kembali menjalankan tugas masing-masing. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan DPR maupun pemerintah, terutama agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,”

ujarnya.