Menurut dia, mekanisme HMP untuk agenda pemakzulan berbeda prosesnya jika Gibran mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri. Titi menyampaikan proses selanjutnya berada di MPR terkait mekanisme Wakil Presiden pengganti Gibran
Yang berlaku selanjutnya adalah mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,”
ujar Titi kepada Owrite, Kamis, 12 November 2026.
Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pembacaan usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya mengungkapkan, usulan penggunaan hak konstitusional tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu dihitung berdasarkan dokumen yang telah diserahkan masing-masing perwakilan pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,”
kata Saan, Rabu, 11 November 2026.
Gibran Mundur
Gibran sebelumnya mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya dalam pertemuan dengan pimpinan MPR.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,”
kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
