MPR tidak ingin batas waktu 60 hari justru membuat proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan lambat. Sebab, posisi tersebut merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan yang harus segera kembali terisi.
“Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,”
ujarnya.
Untuk mempercepat proses itu, MPR mulai menyusun tahapan pemilihan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR.
Salah satu agenda rapat dengan menentukan jadwal rapat paripurna MPR yang akan memilih Wapres pengganti Gibran. Selain itu, pimpinan MPR juga akan meminta persetujuan untuk mengirimkan surat kepada Prabowo agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR akan bentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen dan persyaratan kandidat yang diajukan.
Tim verifikasi tersebut direncanakan beranggotakan lima persen dari total anggota MPR atau sekitar 36 orang.
MPR juga akan membentuk tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan pengangkatan wakil presiden terpilih.
Muzani menyebut tahapan tersebut menjadi bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Meski demikian, ia belum memastikan tanggal pelaksanaan rapat paripurna pemilihan wakil presiden. Penentuan jadwal masih akan dibahas dengan mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo.
Muzani pun meminta dukungan masyarakat agar proses pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan lancar. Ia berharap dinamika politik yang muncul tidak menghambat penyelesaian proses konstitusional tersebut.
