“Hasil rapim (kemarin) adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,”
kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelum memasuki ruang rapat.
Muzani menyampaikan rapat gabungan merupakan tindak lanjut rapat pimpinan MPR yang sudah digelar sehari sebelumnya. Pimpinan MPR punya waktu tiga hari sejak menerima surat pengunduran diri untuk menyelenggarakan rapat gabungan tersebut.
Ada empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat. Pertama, menentukan jadwal rapat paripurna MPR yang agendanya memilih wakil presiden pengganti Gibran.
Kedua, minta persetujuan agar pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Prabowo nanti memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat itu untuk menyampaikan dua nama.
“Yang kedua, rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan oleh Presiden beserta dengan syarat-syaratnya,” lanjut Muzani.
Lalu, yang ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR atau sekitar 36 orang. Tim ini bertugas memeriksa dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Prabowo.
Keempat, rapat gabungan juga akan membentuk tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih. Ketetapan tersebut disiapkan setelah MPR menentukan pilihan dalam rapat paripurna.
Muzani menyampaikan seluruh tahapan tersebut disiapkan untuk mengisi jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Meski MPR memiliki waktu hingga 60 hari, pimpinan lembaga tersebut ingin proses pemilihan tidak berlangsung terlalu lama.
“Intinya adalah makin cepat makin baik,”
kata Muzani.
Dia menambahkan, percepatan pengisian jabatan wakil presiden telah menjadi pembahasan dalam konsultasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Prabowo.
MPR berharap proses konstitusional tersebut dapat segera diselesaikan tanpa membiarkan kekosongan jabatan berlangsung berlarut-larut.
