OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Partai berlambang banteng itu menyerahkan keputusan strategis tersebut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Oleh Rika Pangesti
PDI Perjuangan belum menentukan sikap politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.
Partai berlambang banteng itu menyerahkan keputusan strategis tersebut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, kewenangan menentukan sikap partai terkait persoalan tersebut berada di tangan Megawati sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Iklan
Berkaitan dengan bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan Wakil Presiden yang kosong pascamundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut, kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,”
kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2026.
Di sisi lain, Hasto mengingatkan bahwa sikap politik partai semestinya berpijak pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
Ia menyebut nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari watak politik yang selama ini diajarkan di internal PDIP.
Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum, serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis,”
ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika polemik mundurnya Gibran belum sepenuhnya selesai.
Selain persoalan pengisian jabatan wakil presiden, masih terdapat desakan agar dugaan persoalan dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 tetap diusut.
Hasto juga menyinggung pentingnya etika dan moral dalam kepemimpinan. Tanpa menyebut nama secara langsung dalam pernyataannya, dia mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.
Peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran yang sangat penting tentang pentingnya etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melanggar konstitusi dan menggunakan berbagai alat-alat kekuasaan bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek,”
tegas Hasto.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena muncul di tengah polemik konstitusional yang mengiringi perjalanan politik Gibran hingga akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.
Iklan
