Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur yang mampu bekerja sama dengan Presiden sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Kita berharap wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,”
kata Mardani, Sabtu, 14 November 2026.
Mempertimbangkan Figur
Dia secara khusus meminta Prabowo mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kuat di bidang ekonomi.
Sebab, dinamika global saat ini berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian dalam negeri.
Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,”
tuturnya.
Mardani kemudian menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono sebagai wakil presiden pada periode kedua.
Boediono merupakan seorang ekonom dan profesor yang dinilai memiliki kapasitas di bidang perekonomian.
Menurut Mardani, pengalaman SBY dan Boediono dapat menjadi salah satu referensi dalam menentukan sosok pendamping Prabowo. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu mampu menembus angka di atas 6 persen.
Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22 persen. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49 persen. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof. Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,”
ungkapnya.
Bagi Mardani, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kapasitas ekonomi sebagai salah satu keunggulan calon wakil presiden.
Persoalan Ekonomi Nasional
Ia melihat jabatan wapres bukan semata posisi pendamping Presiden, melainkan juga dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi persoalan ekonomi nasional.
Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat,”
sebutnya.
Adapun, dorongan tersebut muncul setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden menyusul polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).
Di tengah proses pengisian jabatan tersebut, Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu untuk membahas pengisian posisi wakil presiden.