Dia mendorong Setneg mengidentifikasi agenda yang masih berlangsung, keputusan yang membutuhkan tindak lanjut, serta mekanisme penanganannya sesuai arahan Presiden dan ketentuan yang berlaku.
“Pekerjaan Pemerintah memiliki rangkaian yang perlu terus dijaga. Setiap agenda yang masih berlangsung harus mempunyai penanggung jawab yang jelas, sehingga tindak lanjutnya dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi instansi pelaksana,”
ujarnya.
Pengelolaan Dokumen
Mardani juga menekankan pentingnya pencatatan perkembangan pekerjaan dan pengelolaan dokumen secara memadai.
Menurutnya, informasi mengenai komitmen pemerintah, hasil koordinasi, hingga persoalan yang belum selesai harus terdokumentasi agar tidak hilang dalam proses peralihan tanggung jawab.
“Informasi mengenai komitmen, hasil koordinasi, dan persoalan yang belum selesai menjadi dasar penting bagi kelanjutan pelaksanaan,”
jelasnya.
Selain itu, menurut politikus PKS tersebut, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada kementerian dan pemerintah daerah apabila terjadi perubahan jalur koordinasi.
“Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,”
tegasnya.
Mardani mengingatkan, kejelasan administrasi menjadi salah satu kunci menjaga konsistensi pelaksanaan program pemerintah.
“Instansi perlu mengetahui kepada siapa melaporkan perkembangan, bagaimana hambatan diselesaikan, dan arahan apa yang tetap dijalankan,”
tandasnya.
Adapun, pengunduran diri Gibran sendiri terjadi di tengah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden.
