Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Wapres dari Gerindra Berpotensi Jadi Bumerang, Prabowo Bisa Ketiban Sial Jika Gagal

Jika pemerintahan Prabowo Subianto gagal memenuhi harapan publik, partai-partai koalisi lain dinilai bisa mengambil jarak.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Sumber: Antara Foto/Bayu Pratama S/kye)
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Sumber: Antara Foto/Bayu Pratama S/kye)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengingatkan penunjukan kader Partai Gerindra sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi beban politik bagi partai tersebut.

Jika pemerintahan Prabowo Subianto gagal memenuhi harapan publik, partai-partai koalisi lain dinilai bisa mengambil jarak untuk menyelamatkan kepentingan politik masing-masing menjelang Pemilu 2029.

“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra,”

kata Arifki kepada Owrite, Senin, 16 November 2026.

Menurut Arifki, penempatan kader Gerindra di posisi wakil presiden dapat memberikan keuntungan elektoral lebih besar kepada partai tersebut apabila program pemerintahan berjalan sukses.

Iklan

Keberhasilan pemerintah berpotensi lebih kuat diasosiasikan dengan partai yang kadernya menduduki jabatan RI-2. Sebaliknya, situasi politik dapat berubah ketika kinerja pemerintahan tidak sesuai harapan masyarakat.

Arifki menilai partai-partai koalisi lain memiliki kepentingan untuk menjaga citra dan posisi politik masing-masing, sehingga berpeluang mengambil jarak dari pemerintah.

“Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,”

ujarnya.

Arifki mengatakan kondisi itu membuat kursi wakil presiden bukan sekadar jabatan strategis dalam pemerintahan. Posisi itu dinilai membawa konsekuensi politik bagi partai yang kadernya terpilih terutama saat memasuki persaingan politik menuju 2029.

“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,”

jelas Arifki.

Maka itu, Arifki berpandangan Prabowo perlu mempertimbangkan sosok wakil presiden yang mampu memperkuat pemerintahan tanpa menambah persoalan politik di dalam koalisi.

Menurut dia, loyalitas kepada presiden belum cukup jika tak disertai kemampuan mendukung agenda pemerintahan.

“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal. Tetapi, juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru,”

tuturnya.

Ia menilai keputusan mengenai sosok wakil presiden akan ditentukan oleh kemampuan presiden menyeimbangkan kebutuhan teknokratis pemerintahan dengan kalkulasi politik partai-partai pendukungnya.

“Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,”

tutur Arifki.

Peringatan Arifki tersebut muncul di tengah menguatnya pembahasan mengenai kader Gerindra sebagai pengganti Gibran.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan hampir seluruh ketua umum partai koalisi tak mengajukan kader masing-masing sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Zulhas sepakat mendukung figur dari Gerindra.

Partai-partai pengusung yakni Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat diberi waktu sekitar satu pekan untuk melakukan pembahasan internal. Meski dukungan terhadap kader Gerindra menguat, keputusan mengenai sosok yang akan diusulkan tetap diserahkan kepada Prabowo.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rahmat Tunny adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar Magister

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.