Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR Menggema, Dasco: Data Caleg Ada Semua di KPU!

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan menjalani verifikasi ulang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan menjalani verifikasi ulang.

Dasco mengatakan, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR saat mengikuti kontestasi pemilihan legislatif sebenarnya sudah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, masyarakat bisa menelusuri data tersebut melalui dokumen pencalonan yang telah dipublikasikan KPU.

Kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU sebenarnya terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua,”

kata Dasco usai rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa, 17 November 2026.

Respons Dasco itu muncul setelah petisi bertajuk ‘Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!‘ beredar di ruang publik.

Iklan

Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Melalui petisi itu, pengusul meminta seluruh anggota DPR membuka informasi riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut mencakup pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Tak hanya meminta dokumen dipublikasikan, pengusul juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang keabsahan ijazah seluruh anggota DPR yang masih menjabat.

Proses pemeriksaan itu diminta dilakukan secara independen dan transparan. Pengusul juga menuntut agar hasil verifikasi dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pengusul petisi menilai persoalan ijazah anggota DPR tak bisa semata-mata ditempatkan sebagai urusan pribadi. Latar belakang pendidikan dinilai berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat yang memberikan mandat politik.

Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual. Melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,”

demikian bunyi petisi tersebut.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.