Istana mengingatkan DPR RI agar ikut mengawal penggunaan anggaran negara agar tak terjadi pemborosan maupun kebocoran.
Pesan Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI. Juri mengatakan pengawasan anggaran harus menjadi perhatian seluruh pihak, terutama dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sebab, menurutnya, keberhasilan pembangunan tak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Namun, juga dampaknya bagi masyarakat.
Iklan
“Bapak Presiden senantiasa menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,”
kata Juri dalam rapat kerja di ruang Komisi XIII DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2026.
Juri mengatakan Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya pemborosan dalam penggunaan uang negara. Setiap belanja pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada pemborosan, penyimpangan, maupun kebocoran anggaran. Setiap belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat,”
ujarnya.
Menurut Juri, pemerintah tidak bisa hanya menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai ukuran keberhasilan program. Banyaknya kegiatan yang terlaksana juga tidak otomatis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil.
Keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi, terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,”
katanya.
Dia meminta prinsip itu jadi perhatian bersama dalam mengawal seluruh program prioritas Prabowo. Pengawasan diperlukan agar anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsip ini harus menjadi perhatian kita semua untuk mengawal pelaksanaan seluruh program prioritas Presiden,”
ujar Juri.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Sumber: Antara Foto/Bayu Pratama S/nym)
Dalam kesempatan itu, Juri juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang diklaim menunjukkan perkembangan positif selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan.
Angka itu meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 turun menjadi 4,75 persen.
Juri juga menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Jumlah penduduk miskin disebut berkurang sekitar 920.000 orang dibandingkan setahun sebelumnya.
Meski demikian, dia mengingatkan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Capaian tersebut tentu perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,”
ujarnya.
Juri menjelaskan, Kementerian Sekretariat Negara dilibatkan untuk mengawal penggunaan anggaran. Pelibatan itu dalam tata kelola APBN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Dalam tata kelola APBN itu, Kementerian Keuangan bersama Bappenas di dalam implementasinya melibatkan Kementerian Sekretariat Negara. Semata-mata untuk mengawal bahwa APBN betul-betul tepat sasaran dan akuntabel,”