Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Kepmen ESDM soal Tambang Dekat Ujung Kulon Didesak Dicabut, Badak Jawa Jadi Pertaruhan

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah mengevaluasi hingga mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Usaha Pertambangan.

Rieke Oneng Desak Kepmen ESDM soal WUP Dekat Ujung Kulon Dicabut, Minta Badak Jawa Tak Dipindah
Foto Rieke Dyah dalam Rapat Kerja Komisi XIII. / Rika Pangesti

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah mengevaluasi hingga mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten.

Desakan itu muncul setelah sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. Rieke menilai penetapan wilayah ekstraktif di sekitar kawasan konservasi tak boleh hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur administrasi.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan itu tak mengancam ekosistem pesisir, kehidupan nelayan, serta hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Iklan

“Mudah-mudahan melalui forum ini saya kira kita sama-sama. Kalau saya sih tegas-tegas ajalah. Udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,”

kata Rieke dalam Raker Komisi XIII bersama KemenHAM, Komnas HAM, dan LPSK, dikutip dari YouTube DPR, Rabu, 18 November 2026.

Dia menyampaikan penetapan WUP harus diuji dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja tak cukup untuk membuktikan negara sudah memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak masyarakat.

“Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM,”

ujarnya.

Rieke juga mempertanyakan siapa pihak yang nantinya akan memanfaatkan wilayah usaha pertambangan tersebut. Dia minta pemerintah membuka secara transparan proses penentuan wilayah. Hal itu termasuk dasar ilmiah dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

“Juga mohon ditelusuri juga, kita sama-sama nih. Kalau dibilang kerja sama, mari kita kerja sama, telusuri. WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan, bagaimana tata cara penentuannya?”

kata Rieke.

Menurut Rieke, penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi harus melalui pengujian menyeluruh sebelum menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dia mengingatkan, ekosistem pesisir, mata pencaharian nelayan, hingga praktik budaya masyarakat setempat harus jadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Meski demikian, Rieke menuturkan status WUP tak serta-merta membuktikan telah terjadi kerusakan lingkungan maupun pelanggaran HAM. Justru, kondisi itu jadi alasan bagi Komisi XIII untuk menguji kesesuaian kebijakan dan memastikan warga terdampak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Hak justru itu adalah alasan wajib bagi kita, Komisi XIII beserta para mitra untuk menguji kesesuaian tata ruang serta memberi ruang partisipasi bermakna bagi warga terdampak,”

tuturnya.

Maka itu, Rieke minta Kementerian ESDM membuka peta digital dan dasar ilmiah penetapan WUP. Peta tersebut perlu disandingkan dengan batas kawasan konservasi, rencana tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup komunitas lokal dan masyarakat adat.

Dia juga mendesak pemerintah menunda penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun izin turunannya di lokasi yang dipersoalkan sampai seluruh proses uji kesesuaian tata ruang, dampak HAM dan lingkungan, serta konsultasi bermakna diselesaikan.

“Audit terbuka Kementerian ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pemerintah wajib membuka peta digital dan dasar ilmiah penetapan WUP, menyandingkannya dengan batas konservasi, rencana ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup komunitas lokal adat,”

jelas Rieke.

Rieke turut mengingatkan pentingnya perlindungan habitat badak Jawa atau badak bercula satu yang menjadi salah satu satwa ikonik Ujung Kulon. Dia menilai upaya pelestarian satwa langka tersebut tidak boleh justru mengabaikan perlindungan habitat alaminya.

“Taman Nasional Ujung Kulon itu legend begitu ya. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya. Itu badak Bapak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya,”

ujar Rieke.

Dia mengingatkan, keberlangsungan hidup badak Jawa selama ini tidak bisa dilepaskan dari habitat alaminya. Karena itu, ancaman terhadap lingkungan tempat satwa tersebut hidup harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,”

katanya.

Selain meminta evaluasi Kepmen ESDM, Rieke mendorong penguatan perlindungan HAM dalam kebijakan lintas sektor melalui revisi RUU HAM dan integrasi data dalam Satu Data Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari hak masyarakat yang terlindungi dan kerugian yang berhasil dicegah maupun dipulihkan, bukan semata-mata dari target investasi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.