“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,”
kata Habiburokhman dalam rapat bersama pemerintah di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, Panja menjalankan tugas berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026. Dalam pembahasan naskah RUU, terdapat 397 DIM yang disisir bersama.
Rinciannya, 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM merupakan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM menjadi substansi baru.
“Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397,”
jelas Habiburokhman.
Dia mengatakan pembahasan juga melibatkan penyerapan masukan dari masyarakat dan para ahli. Masukan tersebut, kata dia, diperlukan agar materi RUU tak hanya berfokus pada kebutuhan penegakan hukum. Namun, juga perhatikan prinsip keadilan.
“Di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli,”
jelas Habiburokhman.
Menurut dia, pelibatan publik dilakukan untuk memperkaya materi aturan dan beri pencerahan.
Dan, pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,”
ujarnya.
Salah satu materi yang jadi perhatian ialah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang bisa dikenai mekanisme perampasan aset. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan dengan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. “Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.
RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Habiburokhman menyebut ketentuan pidana tetap berlaku, termasuk ancaman hukuman mati sesuai peraturan perundang-undangan.
Tiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,”
kata Habiburokhman saat memaparkan pokok pembahasan.
Di sisi lain, Panja membahas mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturannya meliputi tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi salah satu materi yang dibahas. Habiburokhman mengatakan, aturan tersebut harus tetap memberi ruang bagi pihak ketiga untuk membuktikan haknya atas aset yang menjadi objek perampasan.
Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup,”
ujarnya.
Panja juga memasukkan ketentuan agar aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana. Pengembalian tersebut menjadi salah satu tujuan penting agar perampasan aset tidak hanya berujung pada penyitaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak yang dirugikan.
Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,”
kata Habiburokhman.
Pengelolaan aset hasil perampasan juga akan diatur secara khusus. Badan yang berkompeten nantinya bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Selain itu, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan independen. Pengaturan ini berjalan beriringan dengan upaya mencegah kewenangan perampasan aset disalahgunakan aparat penegak hukum.
Habiburokhman secara khusus menyoroti pentingnya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan aturan tersebut.
Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum,”
ujarnya.
Untuk mendukung transparansi, RUU tersebut juga mengatur pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Habiburokhman menyebut sistem itu harus mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,”
tuturnya.