Ia kemudian kembali menegaskan bahwa belum ada agenda untuk mengganti Jenderal Agus Subiyanto dari jabatannya sebagai Panglima TNI.
“Tidak ada rencana pergantian panglima,”
ujarnya.
Isu pergantian Panglima TNI turut menjadi perhatian setelah Sjafrie melakukan pertemuan tertutup dengan Dasco di Gedung DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam lamanya.
Sjafrie tiba di Gedung DPR sekitar pukul 13.55 WIB dan mengakhiri pertemuan pada pukul 14.59 WIB.
Di tengah spekulasi tersebut, awak media juga meminta konfirmasi Sjafrie mengenai kemungkinan telah diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Namun, Sjafrie tak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ia langsung meninggalkan awak media.
Sjafrie menjelaskan kedatangannya itu ingin berkonsultasi dengan Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,”
kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, sejumlah perkembangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara belum terakomodasi dalam regulasi tersebut. Salah satunya mengenai strategi pertahanan Indonesia yang hingga kini belum tertulis secara eksplisit dalam UU Pertahanan.
Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,”
jelasnya.
Sjafrie menjelaskan, strategi defensif aktif berarti Indonesia tak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain. Fokus pertahanan diarahkan untuk menjaga wilayah teritorial serta melindungi kepentingan nasional.
Dia menuturkan terkait rencana revisi itu sudah disampaikan ke Dasco dan Utut. Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR akan bentuk kelompok kerja untuk bahas dan merumuskan materi perubahan undang-undang.
Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,”
tuturnya.