“Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai,”
ujarnya.
Tak hanya soal kemungkinan calon mengundurkan diri, Hinca juga mengusulkan agar kedua kandidat diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan pemikirannya di hadapan sidang paripurna MPR.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui kapasitas dan pandangan masing-masing calon sebelum anggota MPR menentukan pilihan. Dengan begitu, proses pemilihan tidak berhenti pada tahapan administratif dan pemungutan suara.
Hinca membayangkan penyampaian gagasan tersebut dapat disiarkan secara langsung sehingga masyarakat bisa mengikuti rekam pemikiran kedua kandidat.
Untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasan dan pikirannya di hadapan sidang paripurna MPR itu. Dan itu live disaksikan, ditonton, didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,”
tutur Hinca.
Ia menilai mekanisme ini penting karena pemilihan melalui MPR memiliki karakter berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
“Untuk apa? Karena kalau yang lalu itu pilpres itu adalah di lapangan, berarti langsung dengan masyarakat. Hari ini dia tidak langsung karena dengan MPR-nya tadi. Jadi ini unik di kita, sistem ketatanegaraan kita,”
katanya.
Ia menyebut penyampaian gagasan itu tidak harus berbentuk debat terbuka. Namun, jika memungkinkan, kedua calon juga dapat diberi ruang untuk saling bertukar pikiran.
“Paling tidak, paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran,”
kata Hinca.
Ia mencontohkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR. Dalam proses tersebut, kandidat menyiapkan materi dan mempresentasikan gagasannya di hadapan anggota dewan.
Hinca menilai, ruang penyampaian gagasan juga dapat mencegah munculnya calon yang hanya menjadi pelengkap dalam proses pemilihan. Sebab, pengajuan dua nama oleh presiden semestinya membuka ruang kontestasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan formal.
“Dan karena itulah, saya yakin dari presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di republik ini,”
ujar Hinca
Adapun mekanisme teknis pemilihan masih perlu dirumuskan. Hinca menyebut tim verifikasi yang dibentuk MPR tengah menyiapkan tata cara pemeriksaan dokumen.
Sementara penyusunan mekanisme pemilihan akan menjadi ranah Panitia Ad Hoc (PAH) dengan mengacu pada tata tertib MPR, Undang-Undang MD3, dan konstitusi.
Hinca mengatakan tim verifikasi akan membahas pemisahan pemeriksaan administratif dan faktual, termasuk pembagian tugas agar seluruh persyaratan dapat dituntaskan dalam waktu yang tersedia.