10 Negara dengan Tanggal Merah Terbanyak di Dunia, Nepal Tembus 35 Hari Lebih!
Ketahui negara paling banyak tanggal merah di dunia, mulai dari Nepal hingga Myanmar, lengkap dengan tinjauan akademis soal keberagaman dan kalender lokal.
Setiap negara memiliki kebijakan kalender libur nasional yang berbeda-beda dalam satu tahun. Berdasarkan riset perbandingan global terhadap 190 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilakukan oleh lembaga riset Pew Research Center, nilai tengah (median) jumlah hari libur nasional di dunia berada di angka 13 hari per tahun.
Namun, sejumlah negara tercatat memiliki jumlah hari libur dan perayaan resmi jauh di atas rata-rata global. Tingginya angka tanggal merah tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh struktur demografi, sistem kalender tradisional, hingga kebijakan konstitusional negara dalam mengakomodasi keberagaman warganya.
Hari Libur Nasional Terbanyak
Merujuk pada kompilasi kalender resmi pemerintah dari berbagai negara serta data analisis dari Pew Research Center, negara-negara di kawasan Asia mendominasi daftar pemilik hari libur terbanyak.
Iklan
Peringkat/Negara
Estimasi Hari Libur Nasional
Karakteristik Utama Perayaan
Nepal
35 – 39 hari (termasuk regional)
Dominasi festival Hindu dan Buddha berbasis kalender lunar (seperti Dashain dan Tihar).
Myanmar
30 hari
Perayaan Tahun Baru tradisional Thingyan selama sembilan hari dan peringatan hari bulan purnama.
Bangladesh
29 hari
Mengakomodasi hari raya empat agama besar (Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen) secara nasional.
Iran
26 hari
Gabungan peringatan hari besar keagamaan Islam dan perayaan budaya Persia seperti Nowruz.
Sri Lanka
25 hari
Menetapkan setiap hari bulan purnama (Poya) setiap bulan sebagai libur nasional, ditambah hari raya lintas agama.
Kamboja
21 – 22 hari
Peringatan tradisi kerajaan dan keagamaan Buddha berdasarkan sistem kalender Khmer.
Catatan: Angka di atas merujuk pada hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, di luar jatah cuti tahunan pekerja maupun libur khusus tingkat negara bagian atau provinsi.
Banyak Hari Libur?
Dalam perspektif akademis, penetapan hari libur nasional bukan sekadar urusan administratif atau waktu istirahat pekerja, melainkan instrumen politik dan sosial negara.
Berikut adalah tiga faktor utama di balik banyaknya hari libur di negara-negara tersebut berdasarkan kajian jurnal ilmiah:
Akomodasi Keberagaman Agama dan Pluralisme: Penelitian dalam jurnal Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal menjelaskan bahwa negara-negara multikultural menggunakan kalender libur resmi sebagai wujud pengakuan konstitusional dan jaminan kebebasan beragama bagi berbagai kelompok masyarakat. Semakin banyak agama dan etnis yang diakui secara resmi oleh negara, seperti di Bangladesh, Sri Lanka, maupun Indonesia, semakin banyak pula hari besar keagamaan yang masuk ke dalam kalender nasional.
Fungsi Simbolis dan Identitas Konstitusional: Kajian hukum tata negara dari University of Western Australia menyoroti bahwa hari libur merupakan bentuk kekuasaan ekspresif negara untuk mengakui peristiwa sejarah, nilai publik, dan komunitas budaya tertentu. Di negara dengan sistem pemerintahan yang inklusif, negara berupaya menghindari ketimpangan simbolis dengan memberikan ruang perayaan bagi kelompok mayoritas maupun minoritas.
Penggunaan Kalender Lunar dan Tradisional: Berbeda dengan negara-negara Barat yang umumnya bertumpu pada kalender Masehi (Gregorian) dan perayaan sekuler, banyak negara di Asia menggunakan perhitungan kalender berbasis peredaran bulan (lunar) atau kalender tradisional lokal. Hal ini membuat perayaan siklus alam seperti fase bulan purnama dan pergantian musim panen ditetapkan sebagai hari libur rutin setiap tahun.
Sebaliknya, negara-negara di Eropa dan Amerika cenderung memiliki hari libur nasional yang lebih sedikit, seperti Swiss yang hanya menetapkan satu hari libur tingkat federal (sisanya diserahkan ke masing-masing kanton atau wilayah) serta Uruguay dengan lima hari libur nasional.
Meski tanggal merahnya lebih terbatas, pekerja di negara-negara maju umumnya mendapatkan kompensasi berupa jatah cuti tahunan berbayar (paid annual leave) yang dilindungi undang-undang dalam durasi yang lebih panjang.
