Petani terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapat hapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut tidak digunakan untuk menghapus utang KUR pertani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, skema pendanaan akan dihitung melalui total subsidi bunga yang selama ini sudah dialokasikan.
Enggak (pakai APBN). APBN nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa, dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, tahun kedua, dan sebagainya,”
ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2025.
Menurutnya, pemerintah sudah mengantongi jumlah petani terdampak bencana yang akan mendapat program pemutihan utang KUR dari pemerintah.
Angkanya ada, tapi kita lagi terus monitor karena ini belum final,”
jelasnya.
Adapun terkait kriteria penerima program pemutihan KUR, Airlangga mengatakan bahwa pemutihan tidak hanya sebatas untuk UMKM, namun juga diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak.
Ya pokoknya di daerah terdampak bencana. Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,”
katanya.
Adapun Prabowo dalam kunjungannya ke Jembatan Bailey di Teupin Mane, Aceh mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani.
Prabowo meminta para petani tidak perlu khawatir karena terbebani utang di tengah bencana, sebab kondisi ini termasuk kategori dalam keadaan memaksa atau force majeure. Hal ini disampaikan Prabowo usai meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Aceh.
Utang-utang gugur karena ini kejadian luar biasa ya. Utang akan dihapus. Ini bukan kelalaian, tapi force majeure,”
ujar Prabowo dikutip Senin, 8 Desember 2025.
