Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia bersama dua lembaga lainnya merespon surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana yang terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Sebelumnya, Pemprov Aceh bersurat ke PBB karena dua lembaga internasional yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF dianggap memiliki pengalaman dalam membantu Aceh pasca-Tsunami 2004 silam.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan, bahwa pihaknya terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di Provinsi terdampak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terus memantau secara saksama situasi yang berkembang dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia, yang memimpin upaya tanggap darurat,”
kata PBB dalam pernyataan tertulis, Selasa 16 Desember 2025.
Di lapangan, PBB juga telah mendukung upaya yang dipimpin pemerintah RI melalui bantuan teknis dalam kerangka mandat proyek-proyek yang sedang berjalan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), serta di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
PBB siap untuk semakin memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,”
tulis PBB.
Sementara itu, UNICEF Indonesia menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lembaga tersebut juga telah menerima surat yang dikirimkan Pemprov Aceh.
Kami mengonfirmasi telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh. Saat ini kami sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta, dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya respons yang dipimpin oleh pemerintah,”
kata UNICEF.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama secara dengan otoritas nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya tanggap darurat.
Tim Kantor Lapangan UNICEF di Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang kesejahteraan anak. UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut kepada respons yang dipimpin pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,”
jelas UNICEF.
UNDP pun merespons dengan menjelaskan bahwa lembaga itu telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025.
Saat ini kami sedang melakukan penilaian untuk menentukan bagaimana UNDP dapat memberikan dukungan terbaik kepada para responden nasional dan masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat kami di bidang pemulihan dini (early recovery),”
jelas UNDP.
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
