Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mulai membuka kembali operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Tapi, pembukaan tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
Sudaryono mengatakan langkah ini diambil setelah BGN melakukan penyisiran terhadap lebih dari 27 ribu dapur MBG yang sebelumnya tercatat aktif. Dari hasil verifikasi ditemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi ketentuan, mulai dari pengelola yang tidak melapor hingga konflik internal.
Dari penyisiran kita, ada beberapa SPBG yang sampai tenggat waktu tidak melaporkan diri dengan proper. Setelah kami cek ada kepala dapurnya kabur, ada yang desersi. Itu bagian yang kemudian kita keluarkan,”
kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Verifikasi 120 Indikator
Menurut Sudaryono, seluruh dapur kini menjalani verifikasi ketat menggunakan 120 indikator, mulai dari kelengkapan bangunan, peralatan, hingga sekolah dan kelompok penerima manfaat yang dilayani.
BGN menargetkan pekan depan seluruh dapur yang lolos verifikasi sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi sehingga cakupan layanan menjadi lebih jelas.
Minggu depan kami akan menerbitkan SK ke setiap dapur, dapur ini melayani sekolah ini, Posyandu ini, dan seterusnya. Sehingga akan ketahuan yang beroperasi berapa dan melayani siapa saja,”
ujarnya.
Sudaryono juga mengungkapkan BGN menemukan sekitar enam juta data penerima manfaat ganda usai mencocokkan data dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Ia menegaskan temuan tersebut bukan berarti terjadi kerugian negara.
Jangan kemudian disalahartikan, oh berarti 6 juta kali sekian kerugian. Bukan. Datanya doubel karena berasal dari beberapa kementerian. Semua itu sekarang kami rapikan,”
katanya.
Buka Dapur ke Wilayah 3T
Di sisi lain, Sudaryono memastikan pembukaan dapur baru akan difokuskan ke daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti 3T dan daerah banyak stunting.
Ia menyebut wilayah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa masuk dalam prioritas pembukaan dapur MBG berikutnya.
Meski kembali membuka operasional dapur, Sudaryono memastikan belum ada tambahan anggaran untuk program MBG pada tahun ini.
Belum ada. Masih cukup. Anggaran yang sama bisa kita gunakan karena ada data yang dobel dan sudah kita sisir,”
ujarnya.
Kasus Keracunan Diinvestigasi
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menegaskan pengawasan terhadap dapur MBG akan diperketat. Seluruh kasus keracunan akan diinvestigasi, sementara dapur yang bermasalah langsung dihentikan operasionalnya.
Disanksi, di-suspend, diinvestigasi. Kepala dapurnya dicopot, kemudian kita cek apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian fatal,”
katanya.
BGN juga tengah menyiapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk integrasi CCTV seluruh dapur MBG ke pusat kendali agar setiap tahapan produksi makanan dapat dipantau secara real time.
Selain itu, seluruh pejabat eselon BGN kini ditugaskan mengawasi daerah tertentu untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
Sudaryono menegaskan tujuan utama MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis, tetapi menjadi instrumen intervensi gizi jangka panjang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tujuan MBG bukan ngasih makan gratis doang, sebetulnya adalah intervensi gizi. Impact-nya memang tidak bisa dilihat satu atau dua tahun, tetapi lima sampai lima belas tahun ke depan,”
tegasnya.
