Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia berencana membangun jembatan yang menghubungkan wilayahnya dengan Provinsi Riau, Indonesia. Jembatan ini akan dibangun sepanjang lebih dari 47 kilometer (km).
Pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna, menilai rencana pembangunan ini bukanlah baru. Menurutnya, ide pembangunan jembatan sudah ada sejak masa Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rencana pembangunan jembatan ini sebetulnya sudah lama ada sejak zamannya Pak SBY. Bahkan di zamannya Pak Habibie juga pernah ada ide untuk mengintegrasikan pembangunan antara wilayah Melaka dengan wilayah Kepulauan Riau,”
kata Yayat kepada owrite Kamis, 25 Desember 2025.
Belum terealisasinya pembangunan jembatan saat itu, sambungnya, lantaran ada perdebatan antara manfaat dan risiko. Dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi sumber daya alam.
Contohnya begini, perkebunan sawitnya dibangun di Indonesia, Kepulauan Riau atau di Riau lah, kemudian pabriknya ada di Malaysia. Artinya kita enggak mendapatkan apa-apa dengan hilirisasi yang terjadi di wilayah Malaysia gitu,”
jelasnya.
Namun demikian, Yayat menilai perlu menjadi perhatian adanya kepentingan dibalik rencana pembangunan jembatan Melaka hingga Riau, yang dicanangkan oleh Malaysia.
Tapi kalau melihat rencana ini menjadi bagian dari skenario apa ya, kepentingan Malaysia. Tentu ini juga perlu dicatat ada apa dibalik rencana ini,”
ujarnya.
Ia mengatakan, rencana pembangunan jembatan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik dan ekonomi regional. Karena bila jembatan ini dibangun, maka akan tersambung dari Indonesia ke Malaysia, dan terhubung ke Thailand, Vietnam hingga China. Sehingga jalur tersebut akan menjadi bagian dari koridor darat perdagangan Asia.
Ini memang bagian dari sabuk ekonomi Cina kalau dilihat dari pola arah perdagangan. Jadi memang di satu sisi akan merubah ya konsep perdagangan dari berbasis laut, kemudian berubah ke wilayah daratan,”
katanya.
Siapa Diuntungkan?
Yayat mengatakan, penting dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dengan adanya jembatan ini, apakah Malaysia atau justru Indonesia. Hal ini sejalan dengan belum terealisasikannya rencana ini sejak dulu.
Dia menekankan, Indonesia perlu berhati-hati karena Malaysia dinilai lebih siap dari sisi industri, hilirisasi, dan permodalan. Sedangkan Indonesia masih bertumpu pada pengembangan sumber daya alam.
Memang ada kecenderungan jembatan ini akan cenderung membuat Malaysia lebih diuntungkan, karena mereka sudah lebih maju dari sistem hilirisasinya, industrinya, pemodalannya. Sementara di kita itu cenderung lebih banyak pada potensi pengembangan sumber daya alam,”
tuturnya.
Yayat mengingatkan, potensi dampak lanjutan seperti perubahan bentang wilayah, perluasan perkebunan sawit di Sumatera, meningkatnya migrasi penduduk, hingga risiko penyelundupan.
Tapi menurut saya ini kan gagasan yang mungkin harus kita matangkan kembali, yang perlu kita lihat sejauh mana sebetulnya nilai manfaat dari sisi kedua belah pihak,”
ujarnya.
Jangan sampai jembatan ini juga membuat potensi migrasi penduduknya tinggi, penyelundupan meningkat. Tapi nilai manfaat lain adalah, kalau misalnya ini bisa mengurangi biaya logistik akan punya manfaat besar ke depannya,”
sambungnya.
Adapun melansir Free Malaysia Today, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh pada pekan lalu mengatakan bahwa jembatan sepanjang 47 km akan menghubungkan Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Malaka, ke Indonesia
Studi tentang proyek yang diusulkan akan dimulai pada Januari, dengan pemerintah negara bagian menganggarkan RM500.000 (asumsi Rp2 miliar), untuk perusahaan konsultan guna meneliti aspek teknis, ekonomi, dan logistik dari proposal tersebut.
Diungkapkan Rauf, jembatan tersebut akan memiliki dampak positif yang kuat bagi ekonomi Melaka. Menurutnya, akan ada konversi lahan seluas 5.000 hektar lahan di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru.
