Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyatakan pemerintah menggelontorkan uang untuk rehabilitasi bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Nanti sampai selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,”
ujar Tito dalam rapat koordinasi, Selasa, 30 Desember 2025.
Rinciannya yakni Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara.
Anggaran jumbo diproyeksikan mencakup berbagai komponen vital pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak, seperti kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan.
Tito menegaskan, pengerjaan ini akan dilakukan secara “keroyokan” oleh seluruh instansi terkait.
Perihal ganti rugi kerusakan hunian warga, pemerintah telah menyepakati skema klasifikasi kerusakan menjadi tiga kategori yaitu Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat (termasuk rumah hilang).
Untuk (rusak) ringan indeksnya adalah Rp15 juta. Kemudian untuk (rusak) sedang Rp30 juta, dan untuk (rusak) berat indeksnya itu adalah Rp60 juta. Berat ini termasuk yang hilang,”
jelas Tito.
Selain dana perbaikan rumah, pemerintah menyiapkan bantuan tambahan berupa uang lauk pauk Rp15.000 per orang per hari; isi hunian (mebel atau tempat tidur): Rp3 juta; dan Rp5 juta khusus bagi warga yang rumahnya rusak sedang namun lahan pertanian/sawahnya hancur, sembari menunggu program Kementerian Pertanian.
Bagi warga dengan kerusakan rumah berat atau hilang, pemerintah menyiapkan opsi Hunian Sementara (Huntara) atau biaya sewa rumah agar mereka bisa tinggal lebih nyaman di rumah kerabat dibanding di tenda pengungsian.
Untuk jangka panjang, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bakal dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor.
Danantara diberi tugas membangun 15.000 unit tetap. (Kami) sudah rapat dengan Pak Rosan dan Pak Doni,”
kata dia.
Sisanya, skema APBN dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Namun, kunci dari penyaluran bantuan ini adalah validasi data.
Tito menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memimpin proses ini dengan dukungan Pemda dan BPS, serta divalidasi oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP.
Verifikasi data dilakukan secepatnya, terutama untuk kategori rusak ringan dan sedang, guna menekan angka pengungsi.
Tito juga menekankan prioritas lainnya saat ini adalah pembersihan material banjir dan longsor, khususnya di wilayah yang mengalami kelumpuhan total seperti Aceh Tamiang.
