Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro kembali memunculkan sorotan tajam terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Insiden tersebut dinilai sebagai bukti nyata perlunya reformasi menyeluruh agar PBB tetap memiliki wibawa di hadapan negara-negara anggotanya.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai aksi militer AS tersebut secara terang melanggar prinsip hukum internasional dan sekaligus menunjukkan lemahnya posisi PBB dalam menegakkan aturan terhadap negara kuat.
Serangan brutal tersebut telah mengerdilkan hukum internasional dan merendahkan harkat PBB,”
kata Teuku Reza ketika dihubungi oleh owrite.id.
Piagam PBB dan Picu Ancaman Regional
Menurut Teuku, meskipun operasi militer AS berhasil mencapai tujuan dengan menangkap Maduro, langkah tersebut jelas bertentangan dengan Piagam PBB yang mengamanatkan penyelesaian konflik secara damai.
Ia juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak Washington berpotensi menciptakan sentimen negatif di kawasan Amerika Latin.
Langkah agresif tersebut, lanjutnya, bahkan bisa menjadikan AS sebagai “musuh bersama di Benua Amerika”.
Lebih lanjut Teuku mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika PBB tidak segera beradaptasi dengan dinamika global yang berkembang, lembaga internasional itu berisiko kehilangan relevansi.
Ia juga menilai PBB dapat terdegradasi menjadi “sekadar stempel bagi kepemimpinan global AS” apabila tidak mampu bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan negara anggotanya sendiri.
Aktif Mengawal Reformasi PBB
Dalam konteks tersebut, Reza mendorong Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong reformasi PBB melalui pendekatan yang sistematis dan strategis di tingkat global.
Hal ini penting sehingga PBB, di masa depan, jadi lebih berkeadilan dan berwibawa sehingga tidak mudah dilecehkan oleh negara manapun,”
kata Teuku.
Ia menyebutkan salah satu opsi reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah penambahan unsur baru di Dewan Keamanan PBB.
Penambahan ini, menurutnya, perlu mempertimbangkan faktor keterwakilan umat beragama, jumlah penduduk, serta kontribusi negara dalam misi penjaga perdamaian dunia.
Serangan AS dan Dampak Politik Venezuela
Pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari, rakyat Venezuela dikejutkan oleh serangan militer AS berskala besar yang menyasar instalasi sipil dan militer di sejumlah negara bagian.
Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengonfirmasi bahwa pihaknya memang melakukan operasi militer di Venezuela dan berhasil menangkap Nicolas Maduro beserta istrinya.
Keduanya langsung diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan federal Amerika Serikat.
Pasca penangkapan tersebut, Mahkamah Agung Venezuela mengambil langkah cepat dengan menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara.
Aksi militer AS terhadap Venezuela memicu kecaman luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Banyak pihak menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan dapat menggerus tatanan hukum global yang selama ini dijaga melalui PBB.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa tanpa reformasi nyata, sistem multilateral global berisiko semakin dilemahkan oleh kepentingan sepihak negara adidaya.
