Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menyelidiki dugaan kasus korupsi tambang ilegal di Konawe Utara. Pasca melakukan pencocokan data dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kejagung mulai melakukan perhitungan kerugian negara melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Masih kita pelajari, dan sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP,”
ungkap Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Rabu, 14 Januari 2026.
Syarief menerangkan ketika penyidik mendatangi kantor Kemenhut, pihaknya melakukan pencocokan seperti luasan hutan, titik lokasi tambang ilegal beroperasi. Sebab, kata dia banyak data yang harus dicocokan dengan Kemenhut.
Untuk sementara ini kita yang banyak data yang kita butuhkan memang di Kementerian Kehutanan, untuk sementara ini ya,”
bilang dia.
Sudah Pernah Periksa Aswad Sulaiman
Syarief mengakui penyidikan kasus korupsi di Konawe Utara masih menggunakan penyidikan umum. Meski demikian dia mengakui sudah pernah memeriksa Bupati Konawe Utara periode 2010-2015 Aswad Sulaiman.
Sudah pernah (periksa Aswad). Di Kendari,”
ucapnya.
Dugaan korupsi di Konawe Utara yang baru-baru ini diselidiki oleh Kejagung perihal pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Penyelidikan ini telah dimulai pada Agustus dan September 2025 lalu.
Modusnya itu memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang, memasuki wilayah hutan lindung yang bekerja sama dengan instansi terkait.
Kasus ini diduga menyeret seorang mantan Bupati Konawe Utara. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa titik di Konawe Utara dan Jakarta.
Upaya penggeledahan juga sudah dilakukan penyidik Kejagung menyasar sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan telah disatroni penyidik.
