Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penyelidikan kasus korupsi pengecilan wajib pajak lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2016-2020 masih berlangsung. Kasus tersebut sempat menyeret nama besar Bos PT Djarum Victor Rahmat Hartono.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya sudah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
Jadi sekarang dalam proses perhitungan juga di BPKP. Proses perhitungan BPKP berjalan, data-data yang kita yang diperlukan BPKP juga kita sudah sampaikan,”
kata Syarief di komplek Kejagung, Rabu, 14 Januari 2026.
Penyidikan kasus korupsi tersebut dibuka dengan Kejagung melakukan penggeledahan pada 23 November 2025. Modusnya pihak perusahaan diduga menyuap pegawai pajak Ditjen Pajak Kemenkeu agar mendapat keringanan dari wajib pajak. Perusahaan tersebut pun akhirnya mendapatkan keringanan pajak dalam rentang waktu 2016 hingga 2020.
Dari kasus itu, total ada tiga yang saat ini statusnya masih dicegah mereka adalah Karl Layman selaku pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu, Heru Budjianto Prabowo konsultan pajak, dan Kepala Kantor Pajak Pratama (KKP) Madya Semarang, Jawa Tengah Bernadette Ning Djiah.
Sementara itu, nama Bos Djarum Victor Rahmat Hartono yang sempat ikut dicegah dilepaskan oleh Kejagung dengan dalih kooperatif
Kata Syarief, penyidik telah meminta keterangan dari pihak-pihak yang dicegah itu. Tapi dia tidak merinci siapa-siapa saja yang sudah diperiksa penyidik.
Sepertinya hampir semuanya sudah itu,”
singkat Syarief.
