Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu.
Evaluasi ini difokuskan pada langkah mitigasi serta kecepatan respons PT PLN (Persero) dalam menangani gangguan kelistrikan akibat bencana tersebut.
Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul terjadinya pemadaman listrik berkepanjangan yang dipicu kegagalan sistem ketenagalistrikan di tengah cuaca ekstrem.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera tidak bisa dipandang semata sebagai fenomena alam, melainkan juga sebagai ujian serius terhadap kesiapan dan daya tahan infrastruktur strategis nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) dan jajaran subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Kita punya bencana, mendapatkan bencana dan teguran ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sudah dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, merata dan ini menjadi bencana yang yang harus menjadi perhatian kita Bersama,”
ujar Anggia.
Saya yakin teman-teman PLN juga sudah melakukan banyak hal untuk membantu teman-teman yang ada saudara-saudara kita yang ada di Sumatra,”
jelasnya.
Curah Hujan Ekstrem
Anggia mengungkapkan bahwa anomali cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina menjadi pemicu utama terganggunya sistem kelistrikan, dengan intensitas hujan mencapai level yang sangat tinggi.
Kita menyaksikan bersama bagaimana anomali cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena La Nina dengan intensitas curah hujan mencapai 400 mm per hari telah mengakibatkan disrupsi masif pada sistem ketenagalistrikan nasional terutama yang ada di Sumatra,”
kata Politisi Fraksi PKB ini.
Berdasarkan laporan di lapangan, dampak bencana tersebut sangat signifikan. Ribuan gardu distribusi dilaporkan terendam banjir, sementara puluhan menara transmisi di sepanjang Bukit Barisan mengalami kerusakan struktural akibat pergerakan tanah.
Kondisi ini menyebabkan ratusan ribu pelanggan mengalami pemadaman total dalam waktu yang cukup lama.
Mudah-mudahan hari ini juga sudah berangsur lebih baik,”
tuturnya.
Audit Teknis dan Evaluasi Pemulihan
Anggia menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bahwa ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional masih memiliki kerentanan serius, terutama di tengah ancaman perubahan iklim global yang semakin ekstrem.
Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI meminta penjelasan komprehensif dari PLN dan subholding terkait efektivitas pemulihan serta langkah audit teknis yang telah dilakukan.
Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI memandang perlu adanya penjelasan komprehensif dari PT PLN beserta subholding mengenai efektivitas pemulihan serta langkah-langkah audit teknis yang dilakukan agar kegagalan sistem mikroskop tidak terulang di masa depan,”
ujar Anggia.
Mitigasi Jadi Kunci Hadapi Bencana Tak Terduga
Ia juga menekankan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas utama agar respons terhadap bencana serupa ke depan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Karena kan kalau bencana alam ini kan luar biasa kadang tidak bisa diprediksi. Tidak hanya gelap tetapi sampai putus semuanya. Nah ini yang harus dimitigasi supaya cepat aja langsung ditangani,”
katanya.
Lebih lanjut, Anggia menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana transformasi PLN pasca pembentukan subholding benar-benar berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Kita tidak ingin efisiensi organisasi yang sering didengungkan ini hanya berhenti pada laporan laba rugi, tetapi juga ada mitigasi-mitigasi yang memang sudah direncanakan kalau misalnya ada bencana itu seperti apa,”
tambahnya.
