Manajer Riset Strategis CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, berpendapat pernyataan Bappenas menunjukkan “kekompakan kabinet” dalam membela program unggulan presiden. Namun, dari sisi substansi kebijakan, pernyataan itu muncul di momen tak tepat.
Pernyataan ini muncul pada momentum yang salah. Apalagi awal tahun ini pun MBG ini masih menemui masalah yang sama seperti tahun lalu, misalnya keracunan. Itu merupakan hal yang cukup serius dan perlu menjadi perhatian pemerintah,”
jelas Yusuf kepada owrite.
Kebijakan negara tidak boleh bersifat zero sum game—satu kebijakan dianggap penting dengan menafikan kebijakan lain, atau situasi dalam teori permainan dan ekonomi di mana keuntungan satu pihak seimbang tepat dengan kerugian pihak lain.
Padahal, lanjut Yusuf, kebijakan bisa berjalan beriringan, bersama, dan sama penting. Mempertentangkan keduanya adalah langkah yang kurang pas.
Menyoroti data ketenagakerjaan, Yusuf membedah mitos elastisitas pertumbuhan ekonomi. Asumsi lama bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 500 ribu tenaga kerja, menurutnya sudah tidak relevan secara kualitas.
Struktur ekonomi Indonesia berubah. Lebih banyak sektor jasa, digital, dan kegiatan yang tidak selalu padat karya. Karena itu hubungan antara pertumbuhan dan penciptaan kerja tidak lagi mekanis,”
ujar dia.
Yusuf melanjutkan, data beberapa tahun terakhir justru menunjukkan bahwa secara agregat 1 persen pertumbuhan PDB bisa berkorelasi dengan sekitar 800 ribu sampai 1 juta tambahan pekerja.
Namun ini perlu dibaca kritis. Elastisitas yang tampak tinggi tersebut sebagian besar datang dari sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah.
Artinya, ekonomi memang menyerap tenaga kerja, tetapi tidak selalu menciptakan pekerjaan formal yang stabil, bergaji baik, dan berkelanjutan. Jadi kualitas penyerapan tidak otomatis sebaik kuantitasnya,”
tutur dia.
Di sisi lain, elastisitas juga sangat tergantung pada sumber pertumbuhan. Bila pertumbuhan ditopang manufaktur dan investasi padat karya, serapan kerja biasanya kuat.
Tetapi jika pertumbuhan lebih banyak berasal dari sektor padat modal, teknologi, atau komoditas, maka kenaikan PDB bisa besar, sementara tambahan tenaga kerja relatif kecil. Inilah penyebab pertumbuhan tinggi tidak melulu identik dengan penurunan pengangguran yang signifikan.
Dampak MBG dan Tenaga Kerja
Untuk MBG, dampaknya terhadap tenaga kerja juga perlu dilihat secara realistis. MBG bukan investasi produktif seperti pabrik atau proyek industri, sehingga ia tidak menciptakan kapasitas produksi baru jangka panjang.
Namun MBG tetap menghasilkan serapan kerja operasional: dapur, logistik, distribusi, pemasok bahan pangan lokal, tenaga masak, hingga administrasi.
Secara kasar, setiap unit layanan MBG bisa menyerap puluhan orang, sehingga secara nasional potensinya bisa ratusan ribu hingga lebih dari satu juta pekerjaan.
Meski begitu, karakter pekerjaan dari MBG cenderung padat tenaga kerja mikro, berupah relatif rendah, dan banyak yang semi-formal atau informal.
Efeknya lebih kuat sebagai bantalan sosial dan penggerak ekonomi lokal, bukan sebagai mesin transformasi struktural.
MBG membantu perputaran uang di desa dan kota kecil, tetapi tidak otomatis menaikkan produktivitas nasional seperti halnya investasi industri atau teknologi,”
ucap Yusuf.
Terburu-buru dan Banyak Masalah
Selanjutnya, Dari sisi implementasi MBG, proyek ini dijalankan dengan desain yang terburu-buru, tanpa pilot project yang memadai, dan dipukul rata (one size fits all).
Hal ini memicu risiko fiskal dan inflasi. Anomali anggaran MBG yang terus membengkak di tahun 2026, bahkan mengambil porsi anggaran pendidikan, padahal evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan banyak masalah hingga pengembalian anggaran.
Selain itu, ketidaksiapan sisi suplai (pertanian/pangan) menghadapi lonjakan permintaan bahan baku MBG berpotensi memicu inflasi pangan yang dapat mencekik daya beli masyarakat.
Alur distribusi logistik dari pangan menopang program MBG tidak dirancang dengan baik. Dalam kondisi tertentu, itu bisa memicu inflasi,”
ucap Yusuf.
Siapa Pembayar Makan Siang Gratis?
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, mengingatkan pemerintah ihwal siklus ekonomi dasar yang tampaknya dilupakan.
Menurutnya, program MBG dan industrialisasi tidak bisa dipertentangkan (apple to apple), karena keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang vital dalam struktur APBN.
Redma menegaskan, program MBG memerlukan biaya besar yang bersumber dari pajak. Sementara itu, penyumbang pajak terbesar adalah sektor industri manufaktur.
Jika industri dibiarkan mati demi memprioritaskan MBG, negara justru akan kehilangan kemampuan finansial untuk membiayai program makan gratis tersebut.
Dominasi APBN paling besar itu dari pajak. Pajak paling besar dihasilkan dari industri manufaktur. Sedangkan MBG itu butuh subsidi dari pajak. Jadi, bagaimana MBG bisa jalan dengan baik kalau industri tutup, tak bisa menyerap tenaga kerja? Jadi tidak bisa bayar pajak,”
ujar Redma kepada owrite.
MBG memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif. Ia mempertanyakan nasib sumber daya manusia berkualitas tersebut jika sektor manufaktur terus mengalami deindustrialisasi.
Walaupun tenaga kerja kita dari hasil MBG bagus-bagus, kalau industrinya banyak yang collapse (bangkrut), tetap tidak akan terserap. Jadi dua hal ini harus berjalan beriringan,”
ujar Redma.
Masalah fundamental ketenagakerjaan Indonesia saat ini, yaitu kemampuan industri menyerap tenaga kerja baru jauh di bawah pertumbuhan angkatan kerja baru.
Artinya perlu lapangan kerja yang lebih massif, sementara lapangan kerja masif butuh industri yang sehat. Industri sehat akan menyerap tenaga kerja dan bakal berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi target presiden demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB hanya berkisar 19 persen.
Kalau mau pertumbuhan ekonomi 8 persen, kontribusi manufaktur harus 25 persen. Sekarang industri (nasional) cuma tumbuh 5 sekian persen. Padahal kalau mau ekonomi tumbuh 8 persen, manufaktur harus tumbuh di atas 10 persen,”
papar Redma.
Pertumbuhan stagnan di angka 5 persen, menurut Redma, disebabkan oleh investasi yang tidak masuk sesuai target. Investor enggan menanamkan modal bukan karena tidak ada infrastruktur, melainkan karena ketiadaan pasar.
Hambatan utama investasi di sektor tekstil dan manufaktur lainnya ialah kebijakan pemerintah yang membiarkan pasar domestik dibanjiri produk impor murah, dumping, dan ilegal.
