Pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp1,2 triliun masih menjadi teka-teki. Sebab, sebelumnya ada perbedaan pernyataan bahwa utang ini akan sepenuhnya dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini masih menunggu petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan APBN untuk membayar utang pembangunan Whoosh.
Saya masih nunggu petunjuk lebih lanjutnya,”
ujar Yudhi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Purbaya mengaku, belum mengetahui apakah utang Whoosh sepenuhnya akan dibayar menggunakan APBN. Ia mengatakan, bila Prabowo sudah memberi petunjuk, maka dia sudah bisa memutuskan seberapa besar peran APBN dalam pembayaran utang ini.
Belum tahu, belum ada petunjuk khusus dari presiden. Adanya dari Rosan, dari itu kan belum clear. Saya kalau ada petunjuk dari presiden saya kerjain, sekarang belum, paling nggak ada tapi belum firm,”
jelasnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan untuk skema pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. Ia tak mempermasalahkan, bila nantinya APBN hanya ikut membayar utang Whoosh separuhnya.
Nggak papa, kita nunggu dari Pak Purbaya,”
ujar Dony.
Dony menegaskan, peran APBN dalam pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah diputuskan oleh Prabowo. Sehingga, pihaknya hanya menunggu hal tersebut.
Kita tunggu saja, kan sudah diputuskan Pak Presiden,”
ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan pembayaran utang Whoosh akan menggunakan APBN. Hal ini dipastikannya usai menghadiri Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2026.
Iya (utang Whoosh dibayar pakai APBN),”
ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Tak lama berselang, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail terkait penggunaan APBN untuk membayar utang tersebut. Ia mengatakan berdasarkan informasi terakhir, pembayaran utang menggunakan APBN hanya 50 persen.
Nanti saya belum dipanggil untuk masalah itu, seinget saya sih masih 50:50, tapi saya akan diskusi,”
ujar Purbaya di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Sebagai informasi, sejak dibangun pada 2016 proyek kereta cepat menelan biaya dengan total US$ 7,2 miliar. Hal ini terdiri atas investasi awal US$6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar.
