Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mengaku kecewa terkait anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumatera Utara yang hanya Rp2,1 triliun. Pasalnya, hingga saat ini akses yang ada di wilayah-wilayah Sumatera Utara masih sangat terbatas.
Bobby menyoroti, ketimpangan antara kebutuhan riil daerah dan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rencana Induk (Renduk). Adapun kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara mencapai Rp30,56 triliun.
Kami sedikit kalau boleh mengatakan sedikit kecewa Bapak, dengan renduk ini yang sudah diverifikasi ada Rp30,56 triliun. Namun mohon izin Bapak, dari paparan yang tadi disampaikan kami dari Provinsi Sumatera Utara sedikit keberatan dari alokasi renduknya hanya Rp2,11 triliun,”
ujar Bobby lewat Instagramnya @bobbynst dikutip Selasa, 3 Maret 2026.
Untuk total anggaran Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp56,33 triliun. Namun, Sumatera Utara hanya mendapat Rp2,11 triliun dari total alokasi.
Kami di Sumatera Utara dengan jumlah yang begitu banyak yang terdampak hanya 6,91 persen dari R3P yang kami ajukan, sekitar Rp30,56 triliun. Kita tahu di Sumatera Utara ada kabupaten yang sampai hari ini sebenarnya secara akses masih sangat-sangat terbatas,”
imbuhnya.
Sebelumnya, saat banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Keterbatasan anggaran disebut menjadi penyebab pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional.
Untuk anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2025 telah dipangkas. Anggaran BNPB berkurang separuhnya dari sebesar Rp 4,92 triliun pada 2024, menjadi sebesar Rp 2,01 triliun pada 2025.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan satu-satunya alasan pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan anggaran. Sebab, anggaran hasil efisiensi tahun ini sudah terlanjur diberikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga menyebabkan anggaran tanggap bencana turun signifikan.
Alasan kenapa pemerintah tidak mau naikkan status bencana nasional karena anggaran sudah akhir tahun dan terlanjur hasil efisiensi masuk ke program seperti MBG. Hasilnya anggaran untuk tanggap bencana berkurang signifikan. Bahkan anggaran BNPB terendah dalam 18 tahun terakhir,”
ujar Bhima.
